Eks Hakim MK Sarankan Anwar Usman Mundur, Singgung Budaya Malu

Kompas.com - 08/11/2023, 09:35 WIB

Syakirun Ni'am,

Krisiandi

Tim Redaksi

Syakirun Ni'am

Penulis

Krisiandi

Editor

Lihat Foto

Mantan Ketua Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva (tiga kiri) didampingi mantan Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan (dua kiri), Aswanto (dua kanan), Harjono (tiga kanan). Achmad Sodiki (kiri) dan mantan Sekjen Mahkamah Konstitusi Janedjri M Gaffar (kanan) memberikan keterangan pers usai diskusi di Jakarta, Selasa (7/11/2023). Diskusi secara tertutup yang diikuti oleh tujuh mantan Hakim Konstitusi tersebut membahas hasil keputusan MKMK untuk kepentingan Hakim Konstitusi agar tetap menjaga harkat, martabat dan kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/nym.(ANTARA FOTO/Bayu Pratama S)

Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman memberikan keterangan pers terkait dugaan pelanggaran etik dalam putusan batasan usia capres dan cawapres di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (23/10/2023). MK memutuskan membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK untuk mengusut dugaan pelanggaran kode etik terkait putusan Ketua MK Anwar Usman yang dianggap memiliki konflik kepentingan dalam penentuan batas usia capres-cawapres. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/rwa

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Maruarar Siahaan menilai, akan lebih efektif jika Anwar Usman mengundurkan diri dari hakim konstitusi setelah dinyatakan melakukan pelanggaran etik berat oleh Majelis Kehormatan MK (MKMK).

Pernyataan itu Maruarar sampaikan merespons sanksi MKMK terhadap Anwar Usman yang dicopot dari Ketua MK, namun tak dipecat sebagai hakim konstitusi.

Maruarar mengatakan, surat keputusan pemberhentian hakim MK diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sementara, Anwar merupakan adik ipar sang presiden.

“Ini (putusan tidak memecat Anwar) adalah sesuatu apa yang dikatakan upaya maksimal yang tidak menghambat nanti,” kata Maruarar dalam konferensi pers bersama enam mantan hakim MK di Jakarta, sebagaimana disiarkan Kompas TV, Selasa (8/11/2023).

“Karena sorry to say ya, Pak Anwar iparnya presiden, yang mengeluarkan putusan pemberhentian nanti adalah presiden kan?” lanjut Maruarar.

Menurut Maruarar, dalam kasus seperti ini akan lebih tepat jika para pihak menggunakan shame culture atau budaya merasa malu.

Seseorang akan bertindak atau mengundurkan diri karena perasaan bersalah dan rasa malu.

Meski demikian, jika kultur itu diterapkan maka semua hakim MK akan mengundurkan diri. Sebab, MKMK menyatakan mereka melanggar etik.

“Tidak perlu saya terjemahkan shame culture ya, semua orang akan mundur kalau keadaannya seperti ini,” ujar Maruarar.

Kasus Arsyad Sanusi

Sementara itu, mantan Ketua MK periode 2013-2015 Hamdan Zoelva mengatakan, keputusan mundur atau tidaknya Anwar Usman bergantung pada keputusan adik ipar Presiden Jokowi tersebut.

Zoelva mengungkapkan riwayat hakim MK bernama Muhammad Arsyad Sanusi yang mendapat teguran MKMK.

Arsyad kemudian mengundurkan diri meskipun MKMK tidak memintanya hengkang dari kursi hakim konstitusi.

“Pak Arsyad Sanusi dikenai teguran oleh MKMK dan beliau langsung mundur,” ujar Zoelva.

“Jadi masalah juga, karena semua (hakim MK saat ini) kena teguran. Kalau semua mundur semua jadi masalah,” lanjut Zoelva sembari tertawa.

Sebelumnya, Ketua MKMK Jimly Ashiddiqie menyatakan 9 hakim MKMK melanggar etik prinsip kepantasan dan kesopanan dalam menangani perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.