Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
M. Ikhsan Tualeka
Pegiat Perubahan Sosial

Direktur Indonesian Society Network (ISN), sebelumnya adalah Koordinator Moluccas Democratization Watch (MDW) yang didirikan tahun 2006, kemudian aktif di BPP HIPMI (2011-2014), Chairman Empower Youth Indonesia (sejak 2017), Direktur Maluku Crisis Center (sejak 2018), Founder IndoEast Network (2019), Anggota Dewan Pakar Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (sejak 2019) dan Executive Committee National Olympic Academy (NOA) of Indonesia (sejak 2023). Alumni FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (2006), IVLP Amerika Serikat (2009) dan Political Communication Paramadina Graduate School (2016) berkat scholarship finalis ‘The Next Leaders’ di Metro TV (2009). Saat ini sedang menyelesaikan studi Kajian Ketahanan Nasional (Riset) Universitas Indonesia, juga aktif mengisi berbagai kegiatan seminar dan diskusi. Dapat dihubungi melalui email: ikhsan_tualeka@yahoo.com - Instagram: @ikhsan_tualeka

Hilangnya Keteladanan Pemimpin Bangsa

Kompas.com - 08/11/2023, 07:32 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

HARI-hari ini, bangsa yang berasaskan Pancasila ini betul-betul telah kehilangan keteladanan dari para pemimpinnya. Revolusi mental yang sebelumnya digadang-gadang menjadi sebatas retorika.

Betapa tidak, Anwar Usman Ketua Mahkamah Konstitusi, benteng terakhir konstitusi negara justru terlibat conflict of interest dalam memutuskan perkara batas usia minimal capres-cawapres yang akhirnya menguntungkan keluarganya.

Ia membenarkan diri, alih-alih mundur, meski tekanan publik begitu kuat.

Belakangan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi pada Selasa 7 November 2023, Anwar Usman diputus bersalah telah melakukan pelanggaran etik berat sehingga diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi.

Begitu pula dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri yang berkali-kali dalam perilaku yang dinilai publik tak etis juga melanggar etik.

Bahkan terkait dugaan pemerasan yang dilakukannya dalam penanganan kasus korupsi, Firli terus mangkir dari pemeriksaan polisi maupun Dewas KPK.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun setali tiga uang, dengan mempertontonkan perilaku politik inkonsistensi “esuk dele sore tempe" (pagi kedelai, sore tempe) atau hari ini bicara lain besok bicara beda, tidak satunya kata dengan perbuatan. Hal ini tunjukan Jokowi dalam berbagai pernyataan politik melalui media massa.

Misalnya, terkait wacana majunya Gibran Rakabuming Raka dalam PIlpres 2024, Jokowi mengatakan putranya itu belum cukup umur dan meminta agar Gibran tidak didorong menjadi cawapres.

“Jangan didorong-dorong, itu sudah tidak logis," sebut Jokowi (Detik.com 29 Mei 2023).

Namun tak lama berselang, 22 Oktober 2023, Jokowi justru berbalik dan merestui putranya itu ikut dalam pilpres 2024.

Inkonsistensi sikap Jokowi bukan baru terlihat di ujung masa pemerintahannya dan mendekati pemilu. Panjang daftarnya bila mau diurut satu-satu, sudah dimulai dari janji akan membentuk kabinet ramping dan tidak ada rangkap jabatan bagi para menteri, namun apa yang tersaji justru sebaliknya.

Nir keteladanan juga diperlihatkan oleh Gibran sebagai representasi pemimpin dari kalangan muda. Gibran yang baru tiga tahun jadi wali kota sebelumnya mengaku akan tetap di Solo dan memilih untuk ‘ngurusi’ Solo, juga masih memiliki banyak kekurangan sehingga belum layak untuk menjadi cawapres.

“Ilmunya belum cukup, pengalamannya belum cukup," ucap putra sulung Jokowi tersebut (Kompas.com, 26 Mei 2023). 

Namun yang terjadi kemudian Gibran bersedia atau menerima pinangan sebagai cawapres Prabowo.

Satu sikap politik yang bukan saja tidak elok untuk diteladani, tapi juga telah memberikan kontribusi bagi upaya menghidupkan kultur dinasti politik yang sebelumnya telah pula mengakar di sejumlah daerah.

Menambah daftar panjang hilangnya keteladanan dari para pemimpin bangsa di era ini. Sebaliknya yang dipertontonkan adalah pelanggaran moral, etis hingga etik yang kesemuanya itu jauh dari sifat kesatria, jiwa adiluhung bangsa, orang-orang nusantara.

Seperti halnya dengan para koruptor yang kembali eksis berpolitik dan bahkan dijadikan petinggi parpol, sebagian kemudian diikutkan kembali dalam pemilu, atau para aktivis reformasi yang sebelumnya memperjuangkan antikorupsi, kolusi dan nepotisme, justru belakangan berdiri dalam barisan yang kental dengan nuansa kolusi dan nepotisme itu.

Semakin mempertegas dan menjadi contoh nyata bahwa keteladanan di bangsa ini menjadi sesuatu yang langka, hanya sekadar lip service atau basa-basi dan omong kosong belaka, alih-alih menjadi habitus kolektif para pemimpin bangsa.

Apa yang tersaji sejauh ini, ketiadaan keteladanan oleh mereka-mereka yang diberikan kuasa dan mandat dari rakyat melalui sejumlah perangkat demokrasi-politik, tentu membuat yang berakal sehat atau bernalar waras mengelus dada dan masygul.

Elite di bangsa ini mestinya bisa belajar dari para pendiri bangsa, yang menunjukan pentingnya keteladanan.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’  ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’ ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Nasional
Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Nasional
Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Nasional
Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Nasional
Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Nasional
AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

Nasional
MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com