Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Agnes Setyowati
Akademisi

Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Pakuan, Bogor, Jawa Barat. Meraih gelar doktor Ilmu Susastra dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Aktif sebagai tim redaksi Jurnal Wahana FISIB Universitas Pakuan, Ketua Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia (HISKI) Komisariat  Bogor, dan anggota Manassa (Masyarakat Pernaskahan Nusantara). Meminati penelitian di bidang representasi identitas dan kajian budaya.

Lawan Kerakusan Penguasa!

Kompas.com - 08/11/2023, 06:05 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Nearly all men can stand adversity, but if you want to test a man’s character, give him a power.

KUTIPAN yang diucapkan seorang politikus Amerika, Robert G. Ingersoll, untuk memberikan kredit kepada Presiden Amerika ke-16, Abraham Lincoln, ini menarik untuk direfleksikan dalam kaitannya dengan kekuasaan (Reuters, 4/08/2021).

Setiap manusia bisa saja tahan dari kesengsaraan, namun karakter ‘asli’ seseorang akan terlihat jika ia diberi kekuasaan. Artinya seorang pemimpin akan benar-benar diuji kualitasnya ketika ia sedang menduduki jabatan tertinggi.

Kekuasaan yang ia miliki akan memperlihatkan apakah ia seorang figur yang baik dan bertanggung jawab atau justru malah menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi atau golongannya sendiri.

Apa itu kekuasaan?

Menurut C. Wright Mills, kekuasaan adalah dominasi, yaitu kemampuan untuk melaksanakan kemauan kendatipun orang lain menentangnya (T. Liang Gie, 1986).

Sementara, Max Weber, mengatakan bahwa kekuasaan adalah kemampuan untuk, dalam suatu hubungan sosial, melakukan kemauan sendiri sekalipun mengalami perlawanan dan apa-pun dasar kemampuan ini (M. Budiardjo, 1983)

Mengapa orang memburu kekuasaan?

Sepanjang sejarah peradaban manusia kekuasaan memang memiliki daya pikat yang luar biasa bagi pemiliknya. Dengan memiliki kekuasaan, ia punya kebebasan untuk melakukan sesuatu yang ia kehendaki dan memiliki kemampuan untuk mengubah banyak hal sesuai dengan kehendaknya.

Selain itu, kekuasaan juga memberikan kehormatan, wewenang, hak membuat kebijakan, popularitas, otoritas memerintah, dan banyak privilese lainnya sehingga sebagai besar orang berpandangan memiliki kekuasaan akan mempermulus karier dan mempermudah hidup mereka.

Namun, kekuasaan ibarat dua sisi mata uang. Jika berada di tangan yang tepat, maka kekuasaan akan memberikan dampak dan manfaat baik untuk orang lain serta lingkungannya. Namun apabila kekuasaan disalahgunakan, maka bahaya dan masalah adalah konsekuensinya.

Penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik atau penguasa dengan agenda kepentingan tertentu, demi kepentingan individu maupun kelompok atau korporasi (Hafis & Yogia, 2017).

Lalu apa saja bahaya dari penyalahgunaan kekuasaan?

Pertama, penguasa berpotensi melakukan kekuasaan terpusat dan mengupayakan berbagai strategi memperpanjang masa kekuasaannya. Banyak penguasa mengejar privilese yang didapatkan dari kekuasaan sehingga membuat mereka enggan mundur.

Oleh karena itu, potensi terjadinya politik dinasti dan praktik nepotisme sangat dimungkinkan dan bukan tidak mungkin sang penguasa akan mempersiapkan penerusnya yang masih kerabatnya untuk berkuasa demi menjamin dirinya ketika tidak lagi berkuasa.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com