Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perang Dagang AS-China, Ganjar Tak Akan Bawa Indonesia Hanya Dekat ke China

Kompas.com - 08/11/2023, 05:21 WIB
Ardito Ramadhan,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon presiden (capres) Ganjar Pranowo menegaskan bahwa ia tidak akan membawa Indonesia untuk hanya bekerja sama dengan China dalam konteks perang dagang dan rivalitas antara China dan Amerika Serikat (AS).

Ganjar menekankan bahwa Indonesia tidak hanya bisa bergantung pada satu negara saja di tengah pergaulan antarnegara di dunia.

"Kita juga hidup di tengah pergaulan dunia, maka tidak bisa kita men-deny yang lain terus, kemudian kita hanya mengacu pada satu kepentingan negara saja," kata Ganjar dalam pidatonya terkait strategi dan arah politik luar negeri Indonesia di Kantor CSIS, Jakarta, Selasa (7/11/2023).

Ganjar berpandangan, prinsip luar negeri Indonesia yang bebas aktif berarti Indonesia bebas melakukan kerja sama dengan negara manapun yang sesuai dengan kepentingan Indonesia.

Baca juga: Banyak Pejabat Pemerintah di TKN Prabowo, Ganjar Harap Alat Negara Tak Disalahgunakan

Oleh karena itu, ia menilai bahwa pintu kerja sama antara Indonesia dan AS tetap terbuka, tidak hanya bergantung kepada China.

"Kita punya sahabat negara yang cukup banyak, saya kira keadilan yang bisa kita berikan adalah pada kepentingan mana kita bisa bekerja sama dengan masing-masing negara itu," ujar Ganjar.

Mantan Gubernur Jawa Tengah ini pun berjanji akan mengundang banyak negara untuk bekerja sama dengan Indonesia bila ia terpilih di 2024, bukan hanya China dan AS.

"Sehingga kita bisa lebih terbuka dan di antara Kita sama-sama saling untung. Kalau itu terjadi, maka Kita bisa membuka peluang yang cukup luas," katanya.

Baca juga: Jokowi Sebut Banyak Drama Jelang Pilpres, Ganjar Singgung soal Pertandingan yang Adil

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya juga pernah memberikan jawaban serupa ketika ditanya arah kecenderungan Indonesia di tengah perang dagang antara China dan Amerika Serikat.

Dalam wawancara khusus dengan BBC pada 31 Januari 2020, Jokowi menyatakan bahwa kepentingan Indonesia nomor satu ketika ditanya apakah memilih China atau Amerika Serikat.

"Yang paling penting buat saya national interest, kepentingan nasional harus nomor satu," kata Jokowi saat itu.

"Dengan China, kepentingan nasional nomor satu, dengan Jepang kepentingan nasional nomor satu, dengan Amerika kepentingan nasional nomor satu," ujarnya lagi.

Baca juga: Ganjar Nilai Negara Harus Inisiatif Selesaikan Konflik jika PBB Tak Berbuat Apa-apa

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com