Salin Artikel

Perang Dagang AS-China, Ganjar Tak Akan Bawa Indonesia Hanya Dekat ke China

Ganjar menekankan bahwa Indonesia tidak hanya bisa bergantung pada satu negara saja di tengah pergaulan antarnegara di dunia.

"Kita juga hidup di tengah pergaulan dunia, maka tidak bisa kita men-deny yang lain terus, kemudian kita hanya mengacu pada satu kepentingan negara saja," kata Ganjar dalam pidatonya terkait strategi dan arah politik luar negeri Indonesia di Kantor CSIS, Jakarta, Selasa (7/11/2023).

Ganjar berpandangan, prinsip luar negeri Indonesia yang bebas aktif berarti Indonesia bebas melakukan kerja sama dengan negara manapun yang sesuai dengan kepentingan Indonesia.

Oleh karena itu, ia menilai bahwa pintu kerja sama antara Indonesia dan AS tetap terbuka, tidak hanya bergantung kepada China.

"Kita punya sahabat negara yang cukup banyak, saya kira keadilan yang bisa kita berikan adalah pada kepentingan mana kita bisa bekerja sama dengan masing-masing negara itu," ujar Ganjar.

Mantan Gubernur Jawa Tengah ini pun berjanji akan mengundang banyak negara untuk bekerja sama dengan Indonesia bila ia terpilih di 2024, bukan hanya China dan AS.

"Sehingga kita bisa lebih terbuka dan di antara Kita sama-sama saling untung. Kalau itu terjadi, maka Kita bisa membuka peluang yang cukup luas," katanya.

Dalam wawancara khusus dengan BBC pada 31 Januari 2020, Jokowi menyatakan bahwa kepentingan Indonesia nomor satu ketika ditanya apakah memilih China atau Amerika Serikat.

"Yang paling penting buat saya national interest, kepentingan nasional harus nomor satu," kata Jokowi saat itu.

"Dengan China, kepentingan nasional nomor satu, dengan Jepang kepentingan nasional nomor satu, dengan Amerika kepentingan nasional nomor satu," ujarnya lagi.

https://nasional.kompas.com/read/2023/11/08/05210091/perang-dagang-as-china-ganjar-tak-akan-bawa-indonesia-hanya-dekat-ke-china

Terkini Lainnya

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke