Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ganjar Nilai Negara Harus Inisiatif Selesaikan Konflik jika PBB Tak Berbuat Apa-apa

Kompas.com - 07/11/2023, 20:36 WIB
Ardito Ramadhan,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon presiden Ganjar Pranowo menilai, negara harus mengambil inisiatif untuk mewujudkan perdamaian dunia karena peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak bisa diharapkan.

Hal ini dia sampaikan saat menjawab pertanyaan dalam acara pidato terkait arah dan strategi politik luar negeri yang digelar oleh Center for Strategic and International Studies (CSIS), Selasa (7/11/2023).

Baca juga: Ganjar Pranowo Makan Siang Bareng Susi Pudjiastuti, Disuguhi Udang Pangandaran

"PBB tidak bisa berbuat apa-apa, Dewan Keamanan juga sama, maka perlu inisiatif-inisiatif yang kita lakukan, inisiatif itu menjadi penting untuk kita berbicara," kata Ganjar di Kantor CSIS, Jakarta, Selasa sore.

Menurut Ganjar, negara harus saling melakukan lobi serta mengingatkan bahwa konflik dan perang hanya akan mengorbankan masyarakat sipil.

"Menteri luar negeri kami bisa kita minta untuk melobi satu per satu negara untuk menunjukkan apa sebenarnya yang terjadi, perang konflik hanya menimbulkan korban, berikutnya menimbulkan kemarahan, dan dendam yang tidak berkesudahan," kata dia.

Ganjar meyakini, inisiatif tersebut dapat menyelesaikan konflik yang melibatkan negara-negara lain.

Baca juga: Banyak Pejabat Pemerintah di TKN Prabowo, Ganjar Harap Alat Negara Tak Disalahgunakan


Hanya saja, ia tetap mendorong PBB untuk mengambil sikap karena kepedulian masyarakat terhadap korban konflik memang sudah muncul.

"Sekarang beberapa negara sedang berkonlifk, di televisi sekarang saya melihat banyak sekali tontonan kepedulian itu muncul, tapi PBB harus megnambil sikap itu," ujar Ganjar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com