Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Banyak Pejabat Pemerintah di TKN Prabowo, Ganjar Harap Alat Negara Tak Disalahgunakan

Kompas.com - 07/11/2023, 19:13 WIB
Ardito Ramadhan,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon presiden (capres) Ganjar Pranowo meminta semua pihak tidak menggunakan alat negara untuk melakukan perbuatan tidak adil dalam penyelenggaraan pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Hal ini disampaikan Ganjar merespons soal potensi penyalahgunaan wewenang setelah banyak pejabat pemerintah yang bergabung dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Prabowo Subianto- Gibran Rakabuming Raka.

"Mudah-mudahan semuanya akan ingat dan tidak menggunakan alat negara untuk sesuatu yang tidak fair karena itu akan mencederai demokrasi," kata Ganjar di Kantor CSIS, Jakarta, Selasa (7/11/2023).

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu pun mengaku sudah mencermati informasi mengenai banyaknya pejabat pemerintah yang menjadi bagian tim sukses pasangan Prabowo-Gibran.

Baca juga: Jokowi Sebut Banyak Drama Jelang Pilpres, Ganjar Singgung soal Pertandingan yang Adil

Di samping itu, Ganjar juga angkat suara mengenai pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin Pilpres 2024 menjadi ajang adu gagasan antarpasangan calon.

Ganjar mengaku bahwa ia sependapat dengan Jokowi. Tetapi, ia mengingatkan bahwa perang gagasan itu akan terwujud jika demokrasi dilaksanakan sesuai dengan porsinya tanpa menghalalkan segala cara.

"Saya setuju dengan politik gagasan, maka demokrasi mesti kita kumpulkan dalam porsinya sehingga cara-cara yang kira-kira tidak pas, ya jangan dipakai," ujar Ganjar.

Politikus PDI-P itu menekankan bahwa semua kontestan dalam Pilpres 2024 harus memiliki kesempatan yang sama untuk bisa menyampaikan gagasan-gagasan mereka.

"Sehingga semua punya situasi, smeua punya sikap yang sama, punya lapangan yang fair, sehingga gagasan-gagasan itu bisa disampaikan dan kita harus jujur," kata politikus PDI-P tersebut.

Baca juga: Yenny Wahid Dukung Ganjar-Mahfud, Suaminya Jadi Penasihat Tim Kampanye Prabowo-Gibran

Untuk diketahui, ada sejumlah pejabat pemerintah yang masuk dalam susunan TKN Prabowo-Gibran yang diumumkan kemarin.

Dari barisan menteri, terdapat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, serta Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni yang masuk susunan tim sukses.

Wakil Menteri BUMN Rosan Roeslani juga menjadi ketua TKN Prabowo-Gibran meski akhirnya memutuskan mundur dari jabatannya.

Selain itu, dua anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Wiranto dan Habib Luthfi bin Ali bin Yahya, juga masuk dalam susunan TKN Prabowo-Gibran sebagai Dewan Pembina.

Baca juga: Jokowi Ingin Perang Gagasan, Ganjar Ingatkan Lapangannya Harus Fair

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com