Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerakan Orang Muda Desak Jokowi dan Menteri Kabinet Mundur jika Cawe-cawe dalam Pemilu

Kompas.com - 06/11/2023, 17:32 WIB
Singgih Wiryono,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Maklumat Orang Muda untuk Demokrasi menuntut agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju yang ikut cawe-cawe dalam perhelatan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 untuk segera mundur.

Anggota Gerakan Orang Muda dari Public Virtue Research Institute Axel Paskalis mengatakan, tuntutan itu disampaikan agar orang-orang yang memangku jabatan eksekutif tidak menggunakan jabatannya dalam memenangkan satu kelompok yang mereka dukung.

"Para orang muda dari berbagai latar belakang menolak untuk tunduk pada kekuasaan oligarki yang saat ini pertimbangan-pertimbangan, kami menuntut mundur semua pejabat publik yang berkonflik kepentingan dengan Pemilu 2024, termasuk Presiden Joko Widodo," ujar Axel dalam konferensi pers di Cikini, Jakarta Pusat, Senin (6/11/2023).

Baca juga: Lihat Jokowi Merasa di Atas Angin, Ikrar Nusa Bhakti: Soeharto yang 32 Tahun Saja Bisa Lengser

Menurut Axel, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menggelar karpet merah pencalonan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden adalah salah satu alasan tuntutan agar Jokowi mundur.

Jokowi melalui iparnya yang juga Ketua MK Anwar Usman dinilai membuat keputusan cerminan intervensi kekuasan.

"Pembentukan dinasti politik Jokowi merupakan satu dari sekian banyak yang menandakan bahwa kekuasaan oligarki masih sangat kuan di negeri ini," ujar dia. 

Selain itu, Axel juga menuntut agar Majelis Kehormatan MK (MKMK) memberikan sanksi pemecatan kepada Anwar Usman karena dinilai melanggar etik.

Di sisi lain, Axel bersama 10 organisasi pemuda lainnya meminta agar ketentuan ambang batas pencalonan presiden bisa dihapuskan dalam Undang-Undang Pemilu.

"Mencabut seluruh ketentuan undang-undang dan kebijakan yang digunakan untuk melanggengkan kekuasaan oligarki," ujar dia.

Baca juga: Dinasti Politik dan Pengkhianatan Demokrasi

Terakhir, Axel mengajak agar seluruh pemuda di Indonesia untuk membangun kekuatan politik progresif yang bertumpu pada kedaulatan rakyat.

Adapun Maklumat Orang Muda untuk Demokrasi ini dibuat oleh 11 organisasi pemuda yaitu:

1. Axel Paskalis - Public Virtue Research Institute

2. Decmonth Pasaribu - Extinction Rebellion Indonesia

3 . Alva Maldini - Lingkar Studi Feminis

4. Eva Nurcahyani - BEM STHI Jentera

Halaman:


Terkini Lainnya

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com