Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Food Estate" di Merauke Tersendat, Moeldoko: Kandungan Zat Besinya Tinggi

Kompas.com - 06/11/2023, 16:13 WIB
Fika Nurul Ulya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Program lumbung pangan (food estate) nasional di Kabupaten Merauke, Papua terhambat kandungan zat besi yang cukup tinggi di lahan daerah tersebut.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyampaikan, kandungan zat besi pada tanah ini sedikit banyak berpengaruh ke tingkat kesuburan lahan sehingga tanaman pangan sulit tumbuh dengan baik.

"Untuk kondisi itu mesti didalami, kenapa Merauke dari dulu tidak bisa bertumbuh dengan baik dalam pengembangan agrifood-nya? Apakah ada sesuatu? Ini perlu dipikirkan," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (11/5/2023).

"Kalau sementara ini saya lihat memang (zat) besinya tinggi di sana, harus ada unsur yang menetralisir," ucap Moeldoko lagi.

Baca juga: Ganjar soal Program Food Estate Jokowi: Kita Tidak Perlu

Moeldoko menyampaikan, kandungan zat besi pada lahan tersebut mempengaruhi PH tanah. Akibatnya, tumbuhan yang ditanam di lahan tersebut menjadi lebih kuning.

Lumbung pangan di Merauke merupakan proyek yang digagas di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2010.

Pemerintah lalu berencana menjadikan lumbung pangan tersebut sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

"Zat besi. Tanah itu kalau ada zat besinya itu agak memengaruhi PH sehingga tanaman itu menjadi kuning. Nah, enggak begitu subur banget. Ini perlu effort-nya agak kuat," ucap Moeldoko.


Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pengembangan KEK lumbung pangan tersebut akan dikonsentrasikan untuk padi dan tebu.

Baca juga: Food Estate Dikritik Pihak Anies, Jubir Prabowo: Harusnya Dialamatkan ke SYL yang Jadi Tersangka

Berkaitan dengan anggaran, Airlangga menyebut bahwa KEK tersebut akan diarahkan ke public private partnership (PPP) atau Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Dalam pengembangannya, pihak yang terlibat ialah Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) dan investor swasta.

"Kita belum bicara produksi, kita konsentrasi padi dan tebu. Kalau (potensi) food estate, kan, bisa 2 juta hektar, tapi awal 200.000 hektar dulu," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa (10/10/2023), dikutip dari Harian Kompas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com