Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Charta Politika: Elektabilitas Prabowo Turun Usai Gandeng Gibran

Kompas.com - 06/11/2023, 15:13 WIB
Ardito Ramadhan,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

Prabowo SubiantoGibran Rakabuming Raka berada di urutan kedua dengan 34,7 persen. 

Terakhir, elektabilitas pasangan Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar 24,3 persen.

“Secara berpasangan, Ganjar Pranowo - Mahfud MD menjadi pilihan tertinggi, diikuti Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka dan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar,” kata Yunarto.

 

Gibran tak pantas jadi cawapres

Survei Charta Politika juga menunjukkan, hampir separuh responden atau 48,9 persen responden menganggap Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tidak pantas untuk menjadi calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2024.

"Kita tanyakan lebih lanjut kepantasan Gibran Rakabuming menjadi cawapres, 48,9 persen menyatakan tidak pantas, dan ada 38,2 persen yang menyatakan pantas," kata Yunarto.

Yunarto menuturkan, dari mereka yang menganggap Gibran tak pantas jadi cawapres, mayoritas atau 55,4 persen di antaranya menilai Gibran masih terlalu muda dan belum terlalu punya pengalaman menjadi pejabat publik.

Seperti diketahui, Gibran baru menjabat sebagai wali kota Solo selama kurang dari 3 tahun sebelum memutuskan maju sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto.

Menurut Yunarto, hal itu berbeda dengan yang dialami oleh Presiden Joko Widodo, ayah Gibran.

Sebelum maju pada Pilpres 2014, Jokowi sudah punya pengalaman hampir dua periode memimpin Solo dan pernah menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Baca juga: Amien Rais: Politik Dinasti Keluarga Jokowi Puncak Pengkhianatan Reformasi

Yunarto melanjutkan, ada 26,7 persen responden yang merasa Gibran tidak pantas karena bagian dari praktik politik dinasti.

"Ada 12,4 persen dengan bahasa yang lebih negatif lagi tone-nya bahwa majunya Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden merupakan bentuk nyata penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden Joko Widodo," kata dia.

Kemudian, ada 3,2 persen yang menganggap Gibran tak pantas jadi cawapres karena dianggap ambisius dan tidak punya loyalitas terhadap partai politik, sedangkan 2,3 persen responden tidak tahu atau tidak menjawab.

Adapun survei ini dilaksanakan pada 26-31 Oktober dengan melakukan wawancara kepada 2.400 orang responden dari 38 provinsi se-Indonesia. Survei ini memiliki margin of error lebih kurang 2,0 persen.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com