Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenag Sudah Susun Data Jemaah Calon Haji Berangkat 2024

Kompas.com - 01/11/2023, 22:50 WIB
Krisiandi

Editor

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Nama-nama jemaah calon haji yang akan berangkat pada 1445 hijriah atau pada 2024 sudah disusun Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief berharap, mereka yang masuk dalam daftar untuk mempersiapkan diri.

"Jika termasuk yang akan berangkat 2024, jemaah diimbau untuk mulai menjaga kesehatan. Jaga kesehatan dari aspek mendasar, mulai dari menjaga makanan dan olahraga," ujar Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief di Jakarta, Rabu (1/11/2023), dikutip dari Antara.

Baca juga: Jokowi Umumkan Indonesia Dapat 20.000 Kuota Haji Tambahan untuk 2024

Hilman mengatakan, data jemaah yang akan berangkat itu akan disampaikan ke Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag provinsi agar menjadi panduan.

Jemaah juga sudah bisa melihat perkiraan keberangkatannya melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat).


Jemaah calon haji yang masuk dalam daftar berangkat melakukan tes pemeriksaan kesehatan.

Adapun untuk biaya dan lokasi masih akan didiskusikan dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan BPJS Kesehatan.

Tes kesehatan ini menjadi salah satu syarat pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih).

Pasalnya Kemenag akan menerapkan syarat istithaah kesehatan yakni jemaah yang benar-benar sehat secara fisik dan mental yang diutamakan berangkat.

Baca juga: Diminta Jokowi, Arab Saudi Kabulkan Penambahan Kuota Haji Indonesia 20.000 Jemaah

"Kami juga akan segera sampaikan ke publik, di mana saja dan berapa biaya yang dikeluarkan jemaah saat pemeriksaan kesehatan. Kami akan sampaikan ke publik bahwa pemeriksaan sudah bisa dilakukan," kata Hilman.

Sementara itu Direktur Bina Haji Kemenag Arsad Hidayat mengatakan istithaah kesehatan akan menjadi perhatian bersama, pemerintah, jemaah, dan juga masyarakat.

Kemenag dan Kemenkes secara berjenjang akan memberikan edukasi dan sosialisasi tentang istithaah kesehatan haji kepada calon peserta haji melalui penyuluhan kesehatan serta bimbingan manasik haji dan melibatkan peran serta masyarakat/KBIHU (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah) dan ormas Islam.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com