Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Yenny Wahid Gabung TPN Ganjar-Mahfud, Gus Yahya: Jangan Bawa Nama NU dan Pengurus

Kompas.com - 31/10/2023, 12:52 WIB
Syakirun Ni'am,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengingatkan putri Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Yenny Wahid agar tidak membawa nama NU dalam mendukung Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Gus Yahya mengatakan, PBNU tetap berprinsip nama NU maupun kepengurusan PBNU tidak boleh dibawa-bawa dalam kontestasi Pemilu 2024.

"Apapun tindakan dukung mendukung dalam kompetisi Pilpres maupun Pemilu yang akan datang ini tidak boleh membawa-bawa NU apalagi pengurusnya," kata pria yang akrab dipanggil Gus Yahya dalam konferensi gedung PBNU, Jakarta Pusat, Selasa (31/10/2023).

Baca juga: Deklarasi Ganjar-Mahfud, Yenny Wahid: Yang Berpolitik Praktis Barisan Kader Gus Dur, Gusdurian Tidak

Gus Yahya mengatakan, sampai saat ini, Yenny maupun pihak lain belum berbicara dengannya terkait langkah politik tersebut. Karena itu, PBNU belum mengetahui secara pasti status Yenny di TPN Ganjar-Mahfud.

Meskipun melarang membawa nama NU dan struktur PBNU, Gus Yahya mengatakan, pihaknya tidak bisa menghalangi hak politik seseorang.

"Berpartisipasi kalo itu hak pribadi enggak boleh dihalang-halangu tapii tidak boleh mengatasnamakan NU," tutur Gus Yahya.

Sebelumnya, Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Arsjad Rasjid mengungkapkan bahwa putri Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Yenny Wahid bergabung dalam timnya sebagai Dewan Penasihat. Yenny bakal satu tim dengan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani.

Penyataan itu Arsjad sampaikan dalam usai deklarasi Yenny Wahid untuk mendukung bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

"Jadi Mbak Yenny akan bergabung, itu di struktur Tim Pemenangan Nasional, dan beliau akan duduk di dewan penasihat bersama dengan Mbak Puan," kata Arsjad di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (27/10/2023).

Baca juga: Dukung Ganjar-Mahfud, Yenny Wahid: Ikuti Kata Hati dan Kedekatan Rasa

Sementara itu, Yenny Wahid mengaku dirinya sudah berpikir dengan matang untuk mendukung Ganjar-Mahfud. Salah satu yang diutarakannya mengenai sosok Mahfud MD. Mahfud dinilai sebagai kader Gus Dur, bahkan sudah dititipkan oleh Gus Dur sejak lama.

"Kami melihat, Profesor Mahfud MD adalah sosok yang dibawa Gus Dur untuk menegakkan hukum di Indonesia," ujar Yenny.

Dalam website nu.or.id, Yenny diketahui tercatat ke dalam susunan Kepengurusan Badan Pengembangan Inovasi Strategis PBNU masa khidmah 2022-2027. Pemilik nama Zannuba Ariffah Chafsoh Rahman Wahid itu menduduki jabatan Ketua Badan Pengembangan Inovasi Strategis PBNU.

Kepengurusan ini disahkan melalui surat keputusan Nomor: 46/A.II.04/03/2022 dan ditandatangani oleh Rais ‘Aam KH Miftachul Akhyar, Katib ‘Aam KH Akhmad Said Asrori, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, dan Sekretaris Jenderal PBNU H Saifullah Yusuf, pada Rabu 23 Maret 2022.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com