Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pendekatan Meja Makan ala Jokowi di Tengah Panasnya Suhu Politik...

Kompas.com - 31/10/2023, 05:30 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

"Kami sering bertemu dengan banyak orang-orang yang sayang pada Pak Presiden dan mereka-mereka yang sayang ini menitipkan pesan untuk Bapak Presiden bisa menjaga netralitas," kata dia.

Baca juga: Ceritakan Suasana Makan Siang Bareng 3 Bakal Capres, Jokowi: Hangat dan Akrab

Menanggapi pesan itu, kata Anies, Jokowi memberikan respons positif.

"Itu salah satu yang kami sampaikan kepada beliau dan beliau merespons positif, baik, sehingga diskusi kita juga tadi lancar," tutur mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut.

Eskalasi politik

“Pendekatan meja makan” sejak lama sudah menjadi gaya berpolitik Jokowi. Bukan sekali dua kali saja presiden menjamu tamunya untuk makan bersama di satu meja sambil membahas sejumlah persoalan.

Tamu yang makan bersama Jokowi datang dari beragam latar belakang. Mulai dari warga sipil, menteri, kepala daerah, bahkan para pemimpin negara tetangga.

Pertengahan Juni lalu, tepatnya Selasa (13/6/2023), Jokowi mengundang Ganjar untuk makan siang bersama di Istana Kepresidenan Jakarta. Lima hari setelahnya yakni Minggu (18/6/2023), giliran Prabowo yang diundang untuk santap siang di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Kali ini, perjamuan digelar presiden di tengah eskalasi politik jelang Pemilu Presiden 2024. Jokowi digoyang isu dinasti politik lantaran putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, mencalonkan diri sebagai wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo.

PDI-P sebagai partai yang menaungi Jokowi sekaligus mengusung Ganjar pun menyinggung soal nepotisme baru-baru ini. Partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu mengaku bersedih atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Belum lama ini, MK melalui putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 mengabulkan uji materi terkait syarat minimal usia capres-cawapres yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Atas uji materi itu, seseorang yang belum berusia 40 tahun bisa maju sebagai capres atau cawapres jika punya pengalaman sebagai kepala daerah atau pejabat lain yang dipilih melalui pemilu.

Berkat putusan MK tersebut, Gibran yang baru berusia 36 tahun dapat maju sebagai cawapres. Putusan MK ini kontroversial lantaran diketuk oleh Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi sekaligus paman Gibran.

"Jadi, sekali lagi untuk dinasti politik, PDI Perjuangan berada di garis terdepan jangan sampai terjadi," kata Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat dalam diskusi di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Senin (30/10/2023).

Ihwal dinasti politik juga sempat disinggung Anies dalam safari politiknya baru-baru ini. Di hadapan ribuan warga di kawasan Depok, Jawa Barat, Anies mengaku ingin memajukan negara, bukan keluarga.

"Saya sampaikan kepada semua, kita bergerak bukan hanya untuk perubahan keluarga tapi kita ingin mengembalikan kewarasan dalam bernegara. Setuju?” ucap Anies diikuti teriakan “setuju” para warga yang berkumpul di Jalan Boulevard Grand Depok City, Sabtu (28/10/2023).

Baca juga: Deretan Politik Makan Siang Jokowi, dari Solo sampai Istana

Melihat ini, analis komunikasi politik dari Universitas Padjadjaran Kunto Adi Wibowo menilai, perjamuan Jokowi ke tiga bakal capres merupakan upaya presiden menurunkan tensi politik yang tengah meninggi.

Dengan mengundang tiga bakal capres untuk makan bersama, Jokowi seolah ingin membentuk citra bahwa dirinya tak memihak ke kubu tertentu pada Pemilu Presiden 2024, kendati anaknya sendiri ikut berkontestasi.

“Pak Jokowi menggunakan mulut capres-capres ini untuk kemudian meredam isu publik tentang kemungkinan terjadinya kecurangan karena anaknya sendiri sedang maju jadi cawapres,” kata Kunto kepada Kompas.com, Selasa (31/10/2023).

Kunto menduga, Jokowi ingin menurunkan suhu politik untuk mencegah terjadinya konflik. Sebab, jika konflik politik berlanjut dan meruncing, akan turut berimbas pada stabilitas negara.

“Dan itu konsekuensinya juga pasti ke ekonomi dan ke mana-mana. Jadi menurut saya, langkah ini diambil Pak Jokowi untuk bisa menurunkan suhu politik,” tutur Kunto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

DPR Gelar Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang, Puan dan Cak Imin Absen

DPR Gelar Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang, Puan dan Cak Imin Absen

Nasional
Kolaborasi Kunci Kecepatan Penanganan Korban, Rivan A Purwantono Serahkan Santunan untuk Korban Laka Bus Ciater

Kolaborasi Kunci Kecepatan Penanganan Korban, Rivan A Purwantono Serahkan Santunan untuk Korban Laka Bus Ciater

Nasional
Hujan Pemicu Banjir Lahar di Sumbar Diprediksi hingga 22 Mei, Kewaspadaan Perlu Ditingkatkan

Hujan Pemicu Banjir Lahar di Sumbar Diprediksi hingga 22 Mei, Kewaspadaan Perlu Ditingkatkan

Nasional
Revisi UU MK Disepakati Dibawa ke Paripurna: Ditolak di Era Mahfud, Disetujui di Era Hadi

Revisi UU MK Disepakati Dibawa ke Paripurna: Ditolak di Era Mahfud, Disetujui di Era Hadi

Nasional
BMKG: Hujan Lebat Pemicu Banjir Lahar di Sumbar Diprediksi sampai Sepekan ke Depan

BMKG: Hujan Lebat Pemicu Banjir Lahar di Sumbar Diprediksi sampai Sepekan ke Depan

Nasional
Sekian Harta Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendi yang Dicopot dari Jabatannya

Sekian Harta Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendi yang Dicopot dari Jabatannya

Nasional
Pemerintah Disebut Setuju Revisi UU MK Dibawa ke Rapat Paripurna untuk Disahkan

Pemerintah Disebut Setuju Revisi UU MK Dibawa ke Rapat Paripurna untuk Disahkan

Nasional
Hari Ketiga di Sultra, Jokowi Resmikan Bendungan Ameroro dan Bagikan Bansos Beras

Hari Ketiga di Sultra, Jokowi Resmikan Bendungan Ameroro dan Bagikan Bansos Beras

Nasional
Ketua Dewas KPK Sebut Laporan Ghufron ke Albertina Mengada-ada

Ketua Dewas KPK Sebut Laporan Ghufron ke Albertina Mengada-ada

Nasional
Revisi UU MK yang Kontroversial, Dibahas Diam-diam padahal Dinilai Hanya Rugikan Hakim

Revisi UU MK yang Kontroversial, Dibahas Diam-diam padahal Dinilai Hanya Rugikan Hakim

Nasional
MK Akan Tentukan Lagi Status Anwar Usman dalam Penanganan Sengketa Pileg

MK Akan Tentukan Lagi Status Anwar Usman dalam Penanganan Sengketa Pileg

Nasional
Sidang Putusan Praperadilan Panji Gumilang Digelar Hari Ini

Sidang Putusan Praperadilan Panji Gumilang Digelar Hari Ini

Nasional
Mati Suri Calon Nonpartai di Pilkada: Jadwal Tak Bersahabat, Syaratnya Rumit Pula

Mati Suri Calon Nonpartai di Pilkada: Jadwal Tak Bersahabat, Syaratnya Rumit Pula

Nasional
Anak SYL Minta Uang Rp 111 Juta ke Pejabat Kementan untuk Bayar Aksesori Mobil

Anak SYL Minta Uang Rp 111 Juta ke Pejabat Kementan untuk Bayar Aksesori Mobil

Nasional
PKB Mulai Uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Calon Kepala Daerah

PKB Mulai Uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Calon Kepala Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com