Sindiran PDI-P dan Anies soal Nepotisme Diduga untuk Hancurkan Reputasi Prabowo-Gibran, Bakal Ampuh?

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menduga sindiran dari elite PDI-P hingga bakal capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan terkait nepotisme bertujuan untuk menghancurkan reputasi pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Pasalnya, Gibran bisa mendaftar sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2024 berkat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait usia capres-cawapres. Sedangkan, Ketua MK Anwar Usman merupakan paman Gibran.

Awalnya, Jamiluddin menyadari bahwa elite PDI-P dan pasangan Anies-Muhaimin Iskandar (AMIN) yang belakangan ini kerap menyindir pasangan Prabowo-Gibran.

Menurutnya, sindiran elite PDI-P dan pasangan AMIN itu tampaknya didasarkan pada dipilihnya Gibran menjadi bakal cawapres Prabowo.

"Kehadiran Gibran dinilai dipaksakan melalui skenario keputusan MK," ujar Jamiluddin saat dimintai konfirmasi, Senin (30/10/2023).

Baca juga: PDI-P Dinilai Harus Tegas, Pengamat: Jika Ada Nuansa Lemah, Justru Tertinggal Manuver Jokowi

Jamiluddin menjelaskan bahwa keputusan MK itu dianggap bagian dari kolusi dan nepotisme.

Padahal, menurutnya, para reformis saat menumbangkan Orde Baru memang memperjuangkan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) itu untuk dienyahkan dari negeri tercinta.

"Karena itu, para reformis sejak awal anti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mereka ini mengharapkan era reformasi mampu membasmi KKN," kata Jamiluddin.

Oleh karena itu, ia menduga elite PDI-P dan pasangan AMIN mencoba mengangkat semangat reformasi untuk mengingatkan bahaya kembalinya nepotisme dan kolusi pada Pilpres 2024.

Ia menilai bahwa mereka berharap sindiran itu dapat membentuk pola pikir di masyarakat bahwa pasangan Prabowo-Gibran tidak reformis.

"Stigma itu tampaknya akan terus didengungkan elite PDI-P dan pasangan AMIN. Tujuannya bisa saja untuk menghancurkan reputasi pasangan Prabowo-Gibran," ujar Jamiluddin.

Baca juga: Deklarator Juanda: Pencalonan Gibran dengan Prabowo Adalah Politik Kolusi dan Nepotisme

Hanya saja, Jamiluddin tidak yakin isu KKN itu akan ampuh merusak reputasi pasangan Prabowo-Gibran.

Ia mengatakan, untuk kalangan terdidik dan urban, bisa jadi isu KKN menjadi hal penting dalam menilai pasangan capres-cawapres.

Sebab, isu anti KKN itu memang muncul dari kalangan terdidik, dan hingga sekarang masih diperjuangkan.

"Mereka ini bisa jadi akan anti terhadap pasangan yang dinilai berbau nepotisme dan kolusi," katanya.

Namun, bagaimanapun juga, tidak bisa dimungkiri sebagian orang Indonesia masih banyak yang kurang terdidik dan tinggal di pedesaan.

Baca juga: PDI-P Dinilai Harus Tegas, Pengamat: Jika Ada Nuansa Lemah, Justru Tertinggal Manuver Jokowi

Jamiluddin mengatakan, kaum yang kurang terdidik dan tinggal di pedesaan ini cenderung tidak terlalu peduli dengan isu anti KKN.

"Bahkan, sebagian dari mereka hanya ikut-ikutan mendengungkan anti KKN," ujar Jamiluddin.

Untuk itu, Jamiluddin menduga kelompok yang kurang terdidik dan rural itu tampaknya tidak akan terlalu terpengaruh dengan sindiran kepada pasangan Prabowo-Gibran.

Dengan demikian, Jamiluddin menilai sindiran elite PDI-P dan pasangan AMIN kepada pasangan Prabowo-Gibran kiranya hanya mengena pada segmen menengah ke atas.

Segmen menengah ke atas ini akan mendukung sindiran tersebut karena sejalan dengan kepentingannya.

"Namun, untuk kalangan bawah, sindiran tersebut bisa jadi akan dinilai hanya nyinyiran belaka. Mereka kecil kemungkinan akan terpengaruh. Bagi mereka, hal itu bukan menjadi bagian kepentingannya," katanya.

Baca juga: Soal Putusan MK Terkait Usia Cawapres, Ketua DPP Perindo: Jokowi Sedang Mempertontonkan Nepotisme

Sindiran PDI-P dan Anies

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto menyebut sedang ada kelahiran nepotisme baru di Indonesia.

Hal itu disampaikan Hasto saat membuka pertemuan Council of Asian Liberals and Democrats di Sekolah Partai PDI-P, Jakarta pada Sabtu (28/10/2023).

Awalnya, Hasto menyinggung warna baju hitam yang dikenakan Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah.

Baju hitam yang dikenakan Basarah itu berbeda tampak kontras dengan baju berwarna merah yang dikenakan kader PDI-P lainnya.

"Saya tanya ke dia (Basarah), kenapa seragamnya beda dengan saya?" kata Hasto, saat memulai sambutannya, Sabtu.

Baca juga: Baju Hitam di Acara PDI-P dan Sindiran Hasto soal Kelahiran Nepotisme

Hasto mengatakan, Basarah lalu menjawab bahwa baju hitam itu menggambarkan isi hatinya.

Warna hitam itu menandakan demokrasi Indonesia yang dalam tantangan akibat kelahiran nepotisme.

"Dia bilang, ini merefleksikan hatinya bahwa demokrasi Indonesia sedang dalam tantangan, karena kelahiran kembali nepotisme," ujar Hasto disambut tawa hadirin.

Sementara itu, dalam kesempatan berbeda, Anies Baswedan menyatakan bahwa koalisinya akan menyuarakan perubahan dengan cara terhormat.

Ia mengaku tidak ingin memenangkan kontestasi Pilpres 2024 dengan cara nepotisme.

Hal itu dia ungkapkan ketika menyapa warga Jember, Jawa Timur, dalam acara jalan sehat bersarung di Kaliwates, Jember, Minggu (29/10/2023).

"Bila meraih kewenangan dengan cara nepotisme, nanti saat berkuasa pasti nepotisme, betul?" kata Anies kepada warga Jember, Minggu.

Baca juga: Anies: Bila Terima Kewenangan dengan Nepotisme, Saat Berkuasa Pasti Nepotisme

Begitu juga ketika pasangan calon presiden dan calon wakil presiden memenangkan Pilpres 2024 dengan cara-cara curang. Ia mengatakan, kemungkinan pemimpin tersebut akan melakukan kecurangan ketika memimpin.

"Bila meraih kewenangan dengan cara-cara kecurangan, maka ketika nanti memegang kewenangan pasti akan curang. Tapi, bila kita kerjakan dengan cara terhormat, nanti ketika pegang kewenagan menjalankannya dengan terhormat pula," ujar Anies.

Isu nepotisme

Isu nepotisme dan dinasti politik mencuat setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan orang yang berusia di bawah 40 tahun boleh menjadi capres-cawapres asalkan pernah atau sedang menduduki jabatan publik yang dipilih melalui pemilu.

Putusan ini membuka jalan bagi putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, untuk maju pada Pilpres 2024 karena menjabat sebagai wali kota Solo.

Sejumlah pihak menuding ada nuansa nepotisme dalam putusan ini karena Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dan paman Gibran turut mengambil keputusan.

Setelah putusan MK tersebut, Gibran yang merupakan kader PDI-P itu diumumkan menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Padahal, Gibran adalah kader PDI-P yang sudah memutuskan mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Baca juga: Media Internasional Soroti Gibran Jadi Bacawapres: Nepotisme, Dinasti Politik, dan Cedera Proses Demokrasi