Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Dinilai Harus Tegas, Pengamat: Jika Ada Nuansa Lemah, Justru Tertinggal Manuver Jokowi

Kompas.com - 30/10/2023, 14:27 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah berpandangan bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) harus bersikap tegas menanggapi dugaan manuver politik keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Namun, Dedi tak memerinci sikap tegas yang harus diambil PDI-P untuk menghentikan manuver Jokowi tersebut.

Ia hanya menyapaikan hal itu saat ditanya soal suara lantang sejumlah elite PDI-P yang belakangan mulai terdengar menanggapi isu dinasti politik keluarga Jokowi.

"Jika ada nuansa lemah dengan Jokowi, justru bisa tertinggal dengan manuver Jokowi," kata Dedi kepada Kompas.com, Senin (30/10/2023).

Baca juga: PDI-P Dinilai Tengah Mengalami Stres Politik Luar Biasa Usai Merasa Ditinggalkan Jokowi

Dedi mengatakan, publik saat ini menunggu PDI-P bersikap tegas. Sehingga publik tidak ragu dengan sikap Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Terlebih, diketahui Megawati hingga kini belum bersuara menanggapi dinamika politik terkait majunya putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto.

Diketahui, PDI-P melalui para elite partai hanya menyatakan rasa kasih Megawati kepada Jokowi tak berkesudahan, layaknya ibu dengan anak.

Padahal, menurut Dedi, PDI-P seharusnya mengambil sikap. Apapun sikap yang diambil juga dinilai tak masalah mengingat partai banteng moncong putih itu adalah partai pemenang di pemilihan umum (pemilu) sebelumnya.

"Bagaimanapun mereka partai pemenang dan masih yang tertinggi hingga saat ini," ujarnya.

Baca juga: PDI-P: Rakyat Sudah Paham, Siapa Meninggalkan Siapa demi Ambisi Kekuasaan

Di sisi lain, Dedi tidak memungkiri bahwa PDI-P dalam situasi yang rumit.

Menurutnya, PDI-P kini menjadi korban manuver politik Jokowi. Tetapi, PDI-P juga dinilai terhambat karena keahlian Jokowi membuat opini.

"Sikap Jokowi yang demikian ini akan membuat elit PDI-P alami kesulitan mendapatkan simpati publik sebagai pihak yang dikhianati," kata Dedi.

"Itulah sebab PDI-P enggan memecat, berupaya untuk tetap tenang agar tidak ditekan opini publik yang keliru," ujarnya lagi.

Baca juga: PDI-P Ungkap Wacana Presiden 3 Periode Permintaan Pak Lurah, Cak Imin: Tanya Hasto Saja

Sebelumnya, politikus senior PDI-P Aria Bima mengatakan, pihaknya memutuskan tidak memecat putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dari partai untuk menghindari keributan dan menjadi obyek playing victim.

Adapun status keanggotaan Gibran di PDI-P menjadi sorotan lantaran Wali Kota Solo itu resmi menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto.

Padahal, PDI-P diketahui mengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Pilpres 2024.

“Kita diam, kita tidak ingin itu menjadi keributan dan dijadikan playing victim seolah-olah kita didorong-dorong oleh media untuk terkait hal pemecatan (Gibran),” kata Aria Bima dalam wawancara dengan Kompas Petang yang tayang di Kompas TV, Sabtu (28/10/2023).

Baca juga: Soal Gibran Tak Dapat Sanksi, Politikus PDI-P: Kita Tak Mau Ribut dan Muncul Playing Victim

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com