[GELITIK NASIONAL] Akhir Jalan Gibran di PDI-P, Berpaling ke Prabowo

JAKARTA, KOMPAS.com - Selamat pagi pembaca setia Kompas.com, semangat pagi. Mengawali hari ini, kami suguhkan ulasan peristiwa politik penting yang terjadi sepekan kemarin. Sebab, sejumlah manuver politik terlalu menarik untuk dilewatkan begitu saja oleh pembaca setia.

Pada pekan lalu, manuver Gibran Rakabuming Raka menuai banyak sorotan. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping bakal calon presiden (capres) Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto.

Status Gibran sebagai kader PDI Perjuangan pun sempat dipertanyakan. Bagaiamana tidak, Gibran justru menjadi cawapres kubu lawan alih-alih memenangkan bakal capres yang diusung partainya sendiri, Ganjar Pranowo. Belakangan, PDI-P menyatakan bahwa Gibran sudah tak lagi menjadi bagian dari partai banteng.

Geliat peristiwa politik ini kami ulas dalam Gelitik Nasional, Gerakan Sepekan Politik Nasional. Ini dia rangkumannya.

Baca juga: PDI-P Anggap Gibran Membangkang terhadap Keputusan Partai

Jadi cawapres Prabowo

Nama Gibran sejak lama memang disebut-sebut dalam bursa cawapres Prabowo. Menanggapi itu, Wali Kota Surakarta tersebut berulang kali berdalih bahwa dirinya belum cukup umur untuk maju ke pentas pemilihan.

Namun, tiga hari sebelum pendaftaran peserta Pemilu Presiden 2024 dibuka, MK melalui putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 mengabulkan uji materi terkait syarat minimal usia capres-cawapres yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Atas uji materi itu, seseorang yang belum berusia 40 tahun bisa maju sebagai capres atau cawapres jika punya pengalaman sebagai kepala daerah atau pejabat lain yang dipilih melalui pemilu.

Berkat putusan MK tersebut, Gibran yang baru berusia 36 tahun dapat maju sebagai cawapres lantaran berpengalaman sebagai Wali Kota Surakarta, meski belum genap 3 tahun menjabat.

Putusan MK ini kontroversial lantaran diketuk oleh Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi sekaligus paman dari Gibran.

Benar saja, Prabowo dan Gibran mendaftarkan diri sebagai bakal capres-cawapres Pemilu 2024 ke Komisi Pemilihan Umum pada hari terakhir pendaftaran, Rabu (25/10/2023).

“Tenang saja, Pak Prabowo, tenang saja, Pak, saya sudah ada di sini,” kata Gibran di Indonesia Arena, Jakarta, Rabu.

Baca juga: PDI-P Anggap Gibran Sudah Keluar dari Partai meski Tanpa Surat Pemberhentian

Jika terpilih sebagai pemimpin Indonesia ke depan, kata Gibran, dirinya dan Prabowo akan melanjutkan dan menyempurnakan program-program pemerintah sekarang.

Gibran pun membocorkan sejumlah program yang akan ia usung bersama Prabowo. Beberapa program itu, seperti dana abadi pesantren, kredit start-up milenial, Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk lansia, dan kartu anak sehat untuk pencegahan stunting.

“Lalu, tak lupa hilirisasi untuk komoditas pertambangan, pertanian, dan perikanan, ini wajib. Dan juga ekonomi hijau dan energi hijau untuk keberlanjutan,” ujarnya.

Gibran meyakini, dengan semangat keberlanjutan dan konsistensi, dirinya dan Prabowo mampu mewujudkan Indonesia lebih maju.

“Sekali lagi, terima kasih, Bapak, Ibu semua, mohon doanya agar semuanya lancar dan semoga perjalanan kita ke depan dapat dimudahkan,” tuturnya.

Tak lagi di PDI-P

Meski telah terdaftar sebagai bakal cawapres Prabowo, Gibran belum beranjak dari PDI-P. Orang nomor satu di Solo itu tak mengundurkan diri dari partai banteng, pun PDI-P tak memecat Gibran.

Ketua DPP PDI-P Puan Maharani menyebut, Gibran sudah berpamitan ke dirinya untuk menjadi cawapres Prabowo. Namun, Wali Kota Surakarta itu tak serta merta mundur dari partai.

"Enggak ada, enggak ada mengembalikan KTA (kartu tanda anggota), enggak ada lain-lain, hanya pamit untuk menjadi cawapres Mas Prabowo," kata Puan saat ditemui di Gedung High End, Jakarta Pusat, Rabu (25/10/2023).

Namun, dua hari setelah Prabowo-Gibran mendaftar ke KPU, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menyebut bahwa Gibran sudah berpamitan dari partai.

"Jadi, sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah cetho welo welo (sangat jelas sekali, Bahasa Jawa)," kata Hasto ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (27/10/2023).

Sementara, Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menyatakan, Gibran telah membangkang keputusan partai dengan menjadi cawapres pendamping Prabowo. Sebab, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri selaku pemegang mandat tertinggi partai telah memutuskan Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusung PDI-P.

"Ketika Mas Gibran kemudian keluar dari skema keputusan yang sudah diambil oleh Bu Megawati Soekarnoputri dan bahkan mencalonkan diri sebagai bakal cawapres di luar garis keputusan partai, maka secara konstitusi partai, secara aturan partai dia telah melakukan pembangkangan," kata Basarah di Sekolah Partai PDI-P, Jakarta, Sabtu (28/10/2023).

Oleh karenanya, menurut Basarah, dengan menjadi cawapres Prabowo, Gibran otomatis tak lagi menjadi bagian dari PDI-P, meski partai banteng tak melakukan pemecatan.

Baca juga: PDI-P Tunggu Niat Baik Gibran Kembalikan Kartu Anggota

"Tanpa adanya surat resmi pemberhentian Mas Gibran dari DPP partai, maka sesungguhnya secara etika politik dari dalam hatinya dan dari penilaian publik, Mas Gibran sudah keluar dari PDI Perjuangan itu sendiri," ujarnya.

PDI-P pun menunggu niat baik Gibran untuk mengembalikan kartu tanda anggota (KTA) partai. Menurut Basarah, ini jadi bagian dari etika politik.

"Jadi yang sebenarnya kami tunggu adalah etika politik dari seorang Mas Gibran yang sekarang telah memberanikan diri untuk mencalonkan diri menjadi bakal calon wakil presiden Republik Indonesia," katanya.

Gibran sendiri enggan menjawab soal dirinya disebut sebagai seorang pembangkang. Namun, terkait pengembalian KTA, ia mengaku telah berkomunikasi dengan PDI-P.

"Soal itu kan saya sudah jawab terus, saya sudah komunikasi langsung dengan Mbak Puan," kata Gibran saat berkunjung ke kampung Nanggulan Kecamatan Tingkir Kota Salatiga, Minggu (29/10/2023).

Jadi, bagaimana kisah Gibran dengan PDI-P pasca jadi bakal cawapres Prabowo? Kita nantikan saja dinamika politik ke depan ya, Sahabat Kompas.com!