PKB Waspadai Gerakan Dorong Pilpres 2024 Berlangsung 1 Putaran

Ia mengatakan, hal itu bukan tidak mungkin jika melihat sampai saat ini kemungkinan Pilpres 2024 diikuti oleh tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden.

“Saya kira perlu dipastikan dalam konteks konfigurasi yang semacam ini, saya kira, kita semua bisa membaca potensi untuk dua putaran pasti terjadi,” ujar Huda dalam diskusi Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (26/10/2023).

Huda kemudian meminta tak ada pihak-pihak yang mencoba melakukan intervensi pada penyelenggaraan pilpres agar berlangsung hanya satu putaran.

Baginya, pesta demokrasi harus berjalan secara natural tanpa diatur oleh pihak tertentu yang ingin memenangkan salah satu bakal calon presiden (bacapres) dan bakal calon wakil presiden (bacawapres).

Ia mengatakan, semua pihak harus mewaspadai risiko adanya gerakan yang mendorong Pilpres berlangsung satu putaran. 

“Nah Karena itu, kalau dalam masa kampanye, masa tenang, ada agenda di mana mendorong proses ini hanya satu putaran, saya kira perlu dipertanyakan positioningnya,” papar dia.

Menghindari kontestasi elektoral hanya satu putaran, lanjut Huda, masyarakat harus ikut berpartisipasi menggunakan hak suaranya pada pencoblosan 14 Februari mendatang.

“Jadi, kita mendorong publik menggunakan hak pilihnya, sekaligus mengawasi hak pilihnya sampai dihitung oleh semua penyelenggara dan sampai direkap oleh KPU pusat,” imbuh dia.

Diketahui Komisi II DPR RI telah menyepakati pagu anggaran Pemilu 2024 untuk KPU dan Bawaslu RI adalah Rp 28,3 triliun dan Rp 11,6 triliun.

Angka itu hanya berlaku untuk Pilpres 2024 yang berjalan satu tahap, tidak termasuk pelaksanaan tahap kedua.

Padahal KPU mengusulkan anggaran sekitar Rp 44 triliun untuk desain Pilpres 2024 dua putaran.

Namun, Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari mengatakan pemerintah berkomitmen mencairkan dana sisa Rp 16 triliun jika akuirnya pilpres berjalan dua putaran.