Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jadi Bakal Cawapres Ganjar, Mahfud Ditugaskan Reformasi Sistem Hukum

Kompas.com - 18/10/2023, 11:07 WIB
Ardito Ramadhan,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menyatakan, bakal calon wakil presiden (cawapres) Mahfud MD ditugaskan untuk mereformasi sistem hukum nasional.

Megawati mengatakan, sistem hukum nasional perlu direformasi untuk menghadirkan keadilan bagi masyarakat.

"Beliau sosok yang kami tugaskan untuk melakukan reformasi sistem hukum nasional agar tampil wajah keadilan sejati," kata Megawati saat mengumumkan Mahfud MD sebagai bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Rabu (18/10/2023).

Megawati pun mengharapkan dukungan rakyat Indonesia kepada pasangan Ganjar-Mahfud demi terwujudkan keadilan tersebut.

"Sudah lama rakyat menunggu keadilan ini, karena itulah kepada seluruh rakyat Indonesia kami semua mohon doa restunya," ujar Megawati.

Baca juga: Resmi Jadi Pasangan Bakal Capres-Cawapres, Kekayaan Ganjar Rp 15,4 Miliar dan Mahfud Rp 29,5 Miliar

Bakal capres PDI-P dan cawapres PDI-P, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD duduk berdampingan di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Rabu (18/10/2023).Dokumentasi YouTube PDI-P Bakal capres PDI-P dan cawapres PDI-P, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD duduk berdampingan di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Rabu (18/10/2023).

Ia pun mengungkapkan sejumlah alasan memilih Mahfud MD untuk menjadi cawapres yang akan mendampingi Ganjar Pranowo.

Salah satu alasannya adalah rekam jejak Mahfud yang dianggap mentereng di bidang hukum dan pengalamannya yang lengkap di lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

"Prof Mahfud juga dikenal rakyat sebagai pendekar hukum dan pembela wong cilik," kata Megawati.

Baca juga: Resmi, Mahfud MD Bakal Cawapres Ganjar Pranowo

Ia juga memandang Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) itu sebagai sosok yang kerap tampil apa adanya, jujur, bernyali, dan komitmen ideologisnya tidak perlu diragukan.

"Beliau bisa menjadi wasit yang baik di tengah persainggan politik dan bisnis yang sering kali dirasakan tidak adil," ujar Megawati.

Sebagaimana diketahui, pasangan Ganjar-Mahfud didukung oleh PDI-P, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, dan Perindo.

Rencananya, pasangan Ganjar-Mahfud bakal mendaftarkan diri sebagai bakal capres-cawapres ke Komisi Pemilihan Umum (Pemilu) RI pada Kamis (19/10/2023) besok.

Baca juga: Kilas Balik Momen Mahfud MD Gagal Jadi Cawapres Jokowi di 2019

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jaksa yang Menangani Kasus Ferdy Sambo Cs Meninggal Dunia

Jaksa yang Menangani Kasus Ferdy Sambo Cs Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Nasional
Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com