Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kilas Balik Momen Mahfud MD Gagal Jadi Cawapres Jokowi pada 2019

Kompas.com - 18/10/2023, 10:49 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD hadir di kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), menjelang pengumuman bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo pada Rabu (18/10/2023).

Mahfud disebut-sebut sebagai kandidat kuat cawapres Ganjar. Bahkan kemarin, Selasa (17/10/2023), beredar foto pertemuan Mahfud dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Terdapat cerita unik terkait Mahfud menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Pada saat itu terjadi drama dalam detik-detik terakhir pengumuman cawapres Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang maju sebagai petahana.

Baca juga: Resmi, Mahfud MD Bakal Cawapres Ganjar Pranowo

Pada hari yang sudah ditentukan untuk pengumuman cawapres, Presiden Jokowi hadir di sebuah rumah makan di Jakarta Pusat bersama para ketua umum partai politik koalisi pemerintahan.

Mahfud juga hadir di sebuah restoran yang tidak jauh dari lokasi pengumuman cawapres. Akan tetapi, saat tiba waktu pengumuman ternyata sosok yang dipilih Presiden Jokowi sebagai cawapres adalah KH Ma'ruf Amin.

Alhasil, Mahfud yang sudah mengenakan kemeja putih lengan panjang memilih pulang.

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra beberapa waktu lalu sempat mengungkapkan alasan mengapa Mahfud batal menjadi cawapres Presiden Jokowi pada 2019.

Baca juga: Pengamat: Kalau Mahfud Jadi Cawapres Ganjar, Prabowo Bisa Saja Tak Peduli dan Pilih Gibran

Yusril mengungkapkan, untungnya saat itu kubu Jokowi cuma membocorkan inisial saja sebelum pengumuman cawapres. Inisial nama yang dibocorkan kala itu adalah "M".

Menurut Yusril, pihak yang membuat Mahfud gagal maju sebagai cawapres Jokowi adalah Partai Golkar.

"Untung pada waktu itu hanya disebutkan inisial. Inisial yang disebutkan M. M ini Mahfud. Begitu Mahfud ini siap-siap, tiba-tiba ada penolakan dari Golkar terhadap Mahfud," kata Yusril saat ditemui di Senopati, Jakarta, Kamis (12/10/2023).

"Kenapa Golkar bersikeras menolak Mahfud? Kabar yang saya terima waktu itu, (Mahfud) pernah mendeklarasikan pembubaran Golkar," ujar Yusril melanjutkan.

Baca juga: Jokowi Tak Hadiri Pengumuman Cawapres Ganjar, Puan Tegaskan Tak Pecah Kongsi


Yusril mengatakan, Golkar saat itu sama sekali tidak menerima Mahfud yang menjadi cawapres Jokowi.

Oleh karena itu, kubu Jokowi mencari tokoh lain yang berinisial "M" juga. Hingga akhirnya, dipilihlah mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin. "Tiba-tiba Mahfud deadlock, ditolak habis-habisan sama Golkar. Dicarilah orang yang inisialnya M di depan, ya Ma'ruf. Sayangnya, enggak Mahendra gitu," kata sambil berkelakar.

Dalam program Aiman di Kompas TV yang ditayangkan pada 11 Januari 2022, Mahfud MD mengakui nyaris menjadi cawapres Jokowi pada Pilpres 2019.

Halaman:


Terkini Lainnya

Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Nasional
Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Nasional
Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Nasional
Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Nasional
Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Nasional
Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Nasional
Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Nasional
BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

Nasional
Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Nasional
PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

Nasional
Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Sekjen PDI-P: Bung Karno Tidak Hanya Milik Rakyat Indonesia, tapi Bangsa Dunia

Sekjen PDI-P: Bung Karno Tidak Hanya Milik Rakyat Indonesia, tapi Bangsa Dunia

Nasional
Pejabat Kementan Mengaku Terpaksa “Rogoh Kocek” Pribadi untuk Renovasi Kamar Anak SYL

Pejabat Kementan Mengaku Terpaksa “Rogoh Kocek” Pribadi untuk Renovasi Kamar Anak SYL

Nasional
Sebut Ada 8 Nama untuk Pilkada Jakarta, Sekjen PDI-P: Sudah di Kantongnya Megawati

Sebut Ada 8 Nama untuk Pilkada Jakarta, Sekjen PDI-P: Sudah di Kantongnya Megawati

Nasional
Gus Muhdlor Cabut Gugatan Praperadilan untuk Revisi

Gus Muhdlor Cabut Gugatan Praperadilan untuk Revisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com