Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICW Duga "Spyware" Pegasus Ada di Indonesia, Diduga Diadakan Polri 2017-2018

Kompas.com - 09/10/2023, 18:37 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.comIndonesia Corruption Watch (ICW) menduga alat sadap atau spyware canggih yakni Pegasus dengan metode zero click terdapat di Tanah Air.

Adapun pegasus merupakan spyware yang dikembangkan oleh perusahaan teknologi asal Israel, NSO Group.

Informasi ini diungkap ICW berdasarkan konsorsium Indonesia Leaks pada bulan Juni 2023 lalu.

“Diketahui bahwa ada dugaan alat sadap Zero Click atau yang biasa dikenal dengan Pegasus ini ada di Indonesia,” kata Peneliti ICW Tibiko Zabar di Mabes Polri, Jakarta, Senin (9/10/2023).

Baca juga: ICW Minta Polri Buka Data Pengadaan Alat Sadap “Zero Click“ Pegasus

Tibiko menjelaskan, pengadaan alat sadap ini diduga diadakan oleh instansi Polri, khususnya Polda Metro Jaya.

Selain itu, hal ini juga diperkuat dengan adanya penelusuran ICW melalui situs Open Tender.

“Berdasarkan penelusuran yang ICW lakukan lewat situs opentender.net dengan kata kunci Zero Click yang mana dalam laporan Indonesia Leaks, Zero Click itu erat kaitannya atau dalam laporan tersebut,” ujar Tibiko.

“Zero Click itu erat kaitannya dengan Pegasus. Jadi kami menduga bahwa aplikasi Zero Click atau pengadaan Zero Click ini diduga berkaitan dengan Pegasus itu sendiri,” katanya lagi.

Baca juga: AS Blacklist Perusahaan Israel Pembuat Spyware Pegasus

Menurut Tibiko, pengadaan alat sadap tersebut diadakan di Polda Metro Jaya tahun 2017 dan 2018.

Dia menjelaskan, tahun 2017, alat tersebut diperuntukan untuk Polda Metro Jaya. Sedangkan tahun 2018 disebutkan sebagai pengembangan dari alat sadap dengan metode zero click.

“Yang kami duga ada dalam pencarian kata kunci zero click ini diadakan oleh Kepolisian ini tahun 2017-2018,” ucap Tibiko.

Nilai kontrak pengadaan pada tahun 2018 tersebut, kata Tibiko, mencapai sekitar Rp 149 miliar.

“Pengadaaan ini dimenangkan oleh satu perusahaan yang sama dan nilainya di tahun 2018 saja lebih dari Rp 149 miliar, nilai kontraknya,” ungkap dia.

Baca juga: Ponsel 5 Menteri Perancis Terinfeksi Spyware Pegasus

Atas adanya temuan ini, ICW pun mendatangi Gedung Divisi Humas Mabes Polri, Jakarta, untuk meminta Polri mengungkap soal pengadaan tersebut kepada publik.

Permintaan ICW itu dilayangkan Tibiko melalui surat permohonan kepada Divisi Humas Polri sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Halaman:


Terkini Lainnya

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com