ICW Minta Polri Buka Data Pengadaan Alat Sadap “Zero Click“ Pegasus

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Polri untuk membuka data informasi soal pengadaan alat sadap atau spyware dengan metode zero click yang diduga terkait dengan Pegasus.

Pegasus merupakan spyware yang dikembangkan oleh perusahaan teknologi asal Israel, NSO Group.

Peneliti ICW, Tibiko Zabar pun menyurati Polri soal permintaan itu dengan mendatangi Gedung Divisi Humas Polri, Jakarta, Senin (9/10/2023).

Baca juga: Tim Dynamic Pegasus dan JAT Juga Akan Tampil pada HUT Ke-78 TNI

Tibiko menyebut, permintaan keterbukaan yang dilayangkan ICW ini juga sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

“Kepolisian sebagai salah satu lembaga yang diketahui berdasarkan data dari opentender.net yang ICW cek, ikut mengadakan zero click sejak tahun 2017, 2018,” ujar Tiboko di Mabes Polri, Jakarta, Senin (9/10/2023).

“Maka kami beemaksud untuk minta informasi kontrak pengadaan sebagaimana diatur dalam ketentuan UU terbukaan informasi publik dan juga Perki 1 tahun 2001 informasi kontrak pengadaan ini adalah informasi berkala yang sepatutnya disediakan oleh Kepolisian,” kata dia.

Tibiko menyebut, alat sadap Pegasus bermetode zero click ini diduga diadakan oleh Polda Metro Jaya tahun 2017 dan 2018.

Baca juga: ICW Kritik KPU Ulur Waktu Revisi Aturan Caleg yang Dibatalkan MA

Temuan ini diperoleh ICW berdasarkan temuan Konsorsium Indonesia Leaks di bulan Juli 2023 serta penelusuran melalui situs opentender.net.

“Nah yang juga menarik adalah di selang setahun, 2017, 2018 gitu ya, pengadaaan ini dimenangkan oleh satu perusahaan yang sama dan nilainya di tahun 2018 saja lebih dari 149 miliar, nilai kontraknya,” kata dia.

Merujuk hasil temuan Konsorsoim Indonesia Leaks, kata Tibiko, ada peluang pengadaan alat sadap ini dapat membahayakan keberlangsungan demokrasi di Indonesia.

Sebab, Pegasus disebut bisa digunakan dalam rangka melakukan penyadapan hanya dengan mengakses dokumen atau tautan tertentu.

“Nah merujuk pada temuan Indonesia Leaks sebetulnya kami melihat bahwa ada potensi penyalahgunaan alat sadap ini untuk kepentingan-kepentingan di luar penegakan hukum, dan kalau kita membaca temuan Indonesia Leaks hal itu potensi dan diduga terjadi ketika pemilu tahun 2019, di mana ada sejumlah nama politisi besar yang ditarget oleh Pegasus ini,” kata dia.

Baca juga: ICW: Sebaiknya Mentan Kooperatif untuk Kebaikan Diri dan Citra Pemerintah

Pegasus memiliki kemampuan handal untuk memata-matai pengguna smartphone (Android dan iOS) dan mencuri data-data miliknya.

Pegasus bisa masuk ke dalam perangkat digital, entah itu HP atau laptop korban, dan melihat hingga mengakses apa yang biasa dilihat oleh korban dalam perangkatnya.

Bahkan Pegasus bisa menyalakan mikrofon dan video dalam keadaan perangkat tidak digunakan, sehingga bisa merekam semuanya tanpa diketahui sang empunya.