Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Kebakaran Hutan, Mahfud: Tidak Ada Kiriman Asap ke Negara Tetangga

Kompas.com - 09/10/2023, 12:43 WIB
Fika Nurul Ulya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD memastikan tidak ada kiriman asap dari kebakaran hutan ke negara tetangga.

Hal ini diungkapkan Mahfud usai Rapat Koordinasi Lintas Kementerian/Lembaga di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jakarta Pusat, Senin (9/10/2023).

Diketahui, fenomena El Nino memunculkan potensi kebakaran hutan karena tingginya titik panas (hot spot).

"Tidak ada kiriman asap ke negara tetangga seperti yang disampaikan beberapa pihak. Atau seperti yang sering terjadi setiap tahun di masa lalu. Sekarang tidak ada lagi," kata Mahfud dalam konferensi pers di KLHK, Jakarta Pusat, Senin (9/10/2023).

Baca juga: Kebakaran Hutan Diprotes Malaysia, Jokowi: Asap Kalau Kena Angin Memang Bisa ke Mana-mana

Mahfud menyampaikan bahwa fenomena El Nino menyebabkan peningkatan hot spot. Kebakaran hutan tahun ini pun lebih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Namun, jika dibandingkan dengan fenomena El Nino pada tahun 2019, titik api atau kebakaran hutan pada tahun ini masih lebih kecil. Kendati begitu, pihak terkait akan terus memonitor titik-titik api tersebut.

"Kita akan terus memonitoring hot spot yang meningkat, meskipun tidak selamanya hot spot menjadi fire spot," ujarnya.

Tak hanya itu, siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga terus dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Terutama, Mahfud mengatakan, pada daerah-daerah dengan titik panas.

Siaga darurat tersebut dilaksanakan dengan patroli terpadu oleh Polri dan dinas-dinas terkait, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan pihak swasta dengan memonitor kawasan-kawasan lahan.

Baca juga: Giliran Singapura Keluhkan Kabut Asap dari Indonesia

Mahfud mengatakan, operasi darat akan diutamakan mengingat operasi udara menggunakan pesawat sifatnya terbatas.

"Teknologi modifikasi cuaca atau TMC juga terus dilakukan di bawah koordinasi BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) dengan jumlah yang sudah ratusan yang sudah kita water bombing dan lain sebagainya," katanya.

Sebelumnya diberitakan, asap dari kebakaran hutan di wilayah Indonesia disebut-sebut meluas ke negara lain, seperti Malaysia dan Singapura.

Menteri Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim Malaysia Nik Nazmi Nik Ahmad mengaku telah mengirimkan surat kepada mitranya dari Indonesia pekan ini mengenai persoalan kabut asap.

Pemerintah Malaysia meminta pemerintah Indonesia dan sekelompok negara Asia Tenggara untuk mengambil tindakan karena kualitas udara di wilayah mereka memburuk akibat kebakaran di Indonesia.

Baca juga: Dituding Perburuk Kualitas Udara Malaysia, KLHK Klaim Tidak Ada Kabut Asap Lintas Batas Negara

"Kami mengirimkan surat untuk menginformasikan kepada pemerintah Indonesia dan mendesak mereka untuk segera mengambil tindakan atas masalah ini," katanya dalam sebuah wawancara dengan Reuters pada 5 Oktober 2023.

"Kita tidak bisa terus menganggap kabut asap sebagai sesuatu yang normal," ujar Nik Nazmi melanjutkan.

Singapura pun mengeluhkan kehadiran kabut asap akibat kebakaran hutan di Indonesia. Menurut data resmi, kualitas udara Singapura turun ke kisaran tidak sehat pada 7 Oktober 2023.

Kondisi itu disebut dipicu oleh peningkatan kebakaran hutan di Indonesia yang membawa kabut asap ke negara kota tersebut.

Pada Sabtu pukul 14.00 waktu setempat, Indeks Standar Polutan 24 jam di bagian timur dan tengah Singapura berada di atas 100.

Baca juga: Kemenlu Akui Indonesia Terima Surat dari Malaysia soal Kabut Asap

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com