Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Kebakaran Hutan, Mahfud: Tidak Ada Kiriman Asap ke Negara Tetangga

Kompas.com - 09/10/2023, 12:43 WIB
Fika Nurul Ulya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD memastikan tidak ada kiriman asap dari kebakaran hutan ke negara tetangga.

Hal ini diungkapkan Mahfud usai Rapat Koordinasi Lintas Kementerian/Lembaga di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jakarta Pusat, Senin (9/10/2023).

Diketahui, fenomena El Nino memunculkan potensi kebakaran hutan karena tingginya titik panas (hot spot).

"Tidak ada kiriman asap ke negara tetangga seperti yang disampaikan beberapa pihak. Atau seperti yang sering terjadi setiap tahun di masa lalu. Sekarang tidak ada lagi," kata Mahfud dalam konferensi pers di KLHK, Jakarta Pusat, Senin (9/10/2023).

Baca juga: Kebakaran Hutan Diprotes Malaysia, Jokowi: Asap Kalau Kena Angin Memang Bisa ke Mana-mana

Mahfud menyampaikan bahwa fenomena El Nino menyebabkan peningkatan hot spot. Kebakaran hutan tahun ini pun lebih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Namun, jika dibandingkan dengan fenomena El Nino pada tahun 2019, titik api atau kebakaran hutan pada tahun ini masih lebih kecil. Kendati begitu, pihak terkait akan terus memonitor titik-titik api tersebut.

"Kita akan terus memonitoring hot spot yang meningkat, meskipun tidak selamanya hot spot menjadi fire spot," ujarnya.

Tak hanya itu, siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga terus dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Terutama, Mahfud mengatakan, pada daerah-daerah dengan titik panas.

Siaga darurat tersebut dilaksanakan dengan patroli terpadu oleh Polri dan dinas-dinas terkait, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan pihak swasta dengan memonitor kawasan-kawasan lahan.

Baca juga: Giliran Singapura Keluhkan Kabut Asap dari Indonesia

Mahfud mengatakan, operasi darat akan diutamakan mengingat operasi udara menggunakan pesawat sifatnya terbatas.

"Teknologi modifikasi cuaca atau TMC juga terus dilakukan di bawah koordinasi BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) dengan jumlah yang sudah ratusan yang sudah kita water bombing dan lain sebagainya," katanya.

Sebelumnya diberitakan, asap dari kebakaran hutan di wilayah Indonesia disebut-sebut meluas ke negara lain, seperti Malaysia dan Singapura.

Menteri Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim Malaysia Nik Nazmi Nik Ahmad mengaku telah mengirimkan surat kepada mitranya dari Indonesia pekan ini mengenai persoalan kabut asap.

Pemerintah Malaysia meminta pemerintah Indonesia dan sekelompok negara Asia Tenggara untuk mengambil tindakan karena kualitas udara di wilayah mereka memburuk akibat kebakaran di Indonesia.

Baca juga: Dituding Perburuk Kualitas Udara Malaysia, KLHK Klaim Tidak Ada Kabut Asap Lintas Batas Negara

"Kami mengirimkan surat untuk menginformasikan kepada pemerintah Indonesia dan mendesak mereka untuk segera mengambil tindakan atas masalah ini," katanya dalam sebuah wawancara dengan Reuters pada 5 Oktober 2023.

"Kita tidak bisa terus menganggap kabut asap sebagai sesuatu yang normal," ujar Nik Nazmi melanjutkan.

Singapura pun mengeluhkan kehadiran kabut asap akibat kebakaran hutan di Indonesia. Menurut data resmi, kualitas udara Singapura turun ke kisaran tidak sehat pada 7 Oktober 2023.

Kondisi itu disebut dipicu oleh peningkatan kebakaran hutan di Indonesia yang membawa kabut asap ke negara kota tersebut.

Pada Sabtu pukul 14.00 waktu setempat, Indeks Standar Polutan 24 jam di bagian timur dan tengah Singapura berada di atas 100.

Baca juga: Kemenlu Akui Indonesia Terima Surat dari Malaysia soal Kabut Asap

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK Panggil Pengacara Jadi Saksi Kasus Harun Masiku

KPK Panggil Pengacara Jadi Saksi Kasus Harun Masiku

Nasional
Kejagung Serahkan Anggota Densus 88 Penguntit Jampidsus ke Propam Polri

Kejagung Serahkan Anggota Densus 88 Penguntit Jampidsus ke Propam Polri

Nasional
Surya Paloh Disebut Tetap Meminta Organisasi Sayap Nasdem Lanjutkan Kegiatan yang Didanai Kementan

Surya Paloh Disebut Tetap Meminta Organisasi Sayap Nasdem Lanjutkan Kegiatan yang Didanai Kementan

Nasional
Menpan-RB Apresiasi Perbaikan Pelayanan Proses Bisnis Visa dan Itas Kemenkumham

Menpan-RB Apresiasi Perbaikan Pelayanan Proses Bisnis Visa dan Itas Kemenkumham

Nasional
Beda Keterangan SYL dan Istrinya soal Durian

Beda Keterangan SYL dan Istrinya soal Durian

Nasional
Kejagung: Jampidsus Dikuntit Anggota Densus 88 Fakta, Bukan Isu

Kejagung: Jampidsus Dikuntit Anggota Densus 88 Fakta, Bukan Isu

Nasional
Cuaca Arab Saudi Tembus 43 Derajat Celsius, Jemaah Haji Indonesia Diimbau Gunakan Masker

Cuaca Arab Saudi Tembus 43 Derajat Celsius, Jemaah Haji Indonesia Diimbau Gunakan Masker

Nasional
Sidang Sengketa Pileg, Saksi Golkar dari Ambon Hilang Kontak Jelang Terbang ke Jakarta

Sidang Sengketa Pileg, Saksi Golkar dari Ambon Hilang Kontak Jelang Terbang ke Jakarta

Nasional
Benarkan Isu Penguntitan, Jampidsus: Sudah Jadi Urusan Kelembagaan

Benarkan Isu Penguntitan, Jampidsus: Sudah Jadi Urusan Kelembagaan

Nasional
Bertambah, Kerugian Keuangan Negara Kasus Korupsi Timah Jadi Rp 300 Triliun

Bertambah, Kerugian Keuangan Negara Kasus Korupsi Timah Jadi Rp 300 Triliun

Nasional
Dukung Optimalisasi Bisnis Lewat Energi Terbarukan, Pertamina Hulu Rokan Bangun PLTS Terbesar di Indonesia

Dukung Optimalisasi Bisnis Lewat Energi Terbarukan, Pertamina Hulu Rokan Bangun PLTS Terbesar di Indonesia

Nasional
Wabendum Nasdem Ungkap Pernah Bertemu 3 Petinggi Partai di Kementan

Wabendum Nasdem Ungkap Pernah Bertemu 3 Petinggi Partai di Kementan

Nasional
Sidang SYL, Surya Paloh Tahu Kegiatan Organisasi Sayap Partai Nasdem Didanai Kementan

Sidang SYL, Surya Paloh Tahu Kegiatan Organisasi Sayap Partai Nasdem Didanai Kementan

Nasional
Pakar: Jaksa KPK Diberi Delegasi Penuntutan, Dasarnya UU

Pakar: Jaksa KPK Diberi Delegasi Penuntutan, Dasarnya UU

Nasional
Reformasi Seleksi Calon Kepala Daerah

Reformasi Seleksi Calon Kepala Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com