Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masyarakat Diharap Tak Ribut karena Politik, Jokowi: Beda Pilihan itu Biasa

Kompas.com - 08/10/2023, 11:44 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, perbedaan pandangan dan pilihan politik adalah hal wajar dan tidak perlu menjadi pemicu perselisihan di antara anggota masyarakat.

Dia juga meminta masyarakat tidak berselisih berkepanjangan hanya gara-gara berbeda pilihan dalam pemilihan umum (Pemilu) maupun pemilihan presiden (Pilpres) di 2024 mendatang.

"Biasa beda pilihan itu," kata Jokowi saat memberikan pidato pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Solidaritas Ulama Muda Jokowi yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (7/10/2023).

"Ini yang harus kita hindari karena sekali lagi pemilu itu setiap lima tahun sekali ada, oleh sebab itu mari kita jaga persaudaraan kita," sambung Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Hati-hati Pilih Pemimpin pada 2024, 2029, dan 2034...

Presiden mengatakan, perbedaan pilihan politik itu yang kerap menjadi pemicu perpecahan di tengah masyarakat. Dia berharap hal itu diakhiri karena Pemilu dan Pilpres adalah agenda rutin dan semua pihak mempunyai hak buat menentukan pilihan masing-masing.

"Karena setiap tahun itu selalu ada, kita itu setiap lima tahun itu pasti ada pemilu. Jangan sampai karena beda pilihan menjadi tidak rukun, berbeda pilihan menjadi tidak bersatu," ujar Jokowi.

Padahal, lanjut Jokowi, meski berbeda pilihan sikap politik terkadang para pemimpin parpol maupun elite politik justru saling rukun.

Sedangkan konflik justru terjadi di tingkat masyarakat akar rumput hanya gara-gara persoalan pilihan politik.

Baca juga: Jokowi: Saya Wanti-wanti, Jangan Terpecah-belah karena Beda Pilihan


Jokowi mengajak masyarakat sama-sama menjaga agar Pemilu 2024 berjalan lancar. Dengan demikian, diharapkan Indonesia bisa mendapatkan pemimpin yang sesuai dengan keinginan rakyat.

"Mari kita jaga sama-sama Pemilu 2024 agar berjalan dengan baik, Insyaallah berjalan dengan lancar, dan kita mendapatkan pemimpin, pemimpin rakyat yang sesuai dengan keinginan rakyat," ungkap Jokowi.

"Karena memang sekali lagi ke depan dibutuhkan pemimpin yang memiliki keberanian, dibutuhkan pemimpin yang bernyali, memiliki nyali yang tinggi, dibutuhkan pemimpin yang berani mengambil risiko karena yang dihadapi ke depan akan makin kompleks," tambahnya.

(Penulis: Dian Erika Nugraheny, Editor: Jessi Carina)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com