Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Hati-hati Pilih Pemimpin pada 2024, 2029, dan 2034...

Kompas.com - 07/10/2023, 21:41 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengingatkan masyarakat agar berhati-hati memilih pemimpin di tiga periode kepemimpinan, yakni pada 2024, 2029, dan 2034.

Menurutnya, pemimpin yang terpilih pada periode tersebut akan menentukan apakah Indonesia akan membuat lompatan menjadi negara maju atau tidak.

"Sekali lagi dalam tiga kepemimpinan yang akan datang, 2024, 2029, 2034 itu sangat menentukan negara kita bisa melompat ke negara maju atau tidak," ujar Jokowi saat memberikan pidato pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Solidaritas Ulama Muda Jokowi yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (7/10/2023).

Baca juga: Jokowi: Saya Wanti-wanti, Jangan Terpecah-belah karena Beda Pilihan

"Jadi sekali lagi kepemimpinan itu kita harus hati-hati dan teliti memilih pemimpin dalam tiga periode kepemimpinan ini. Dan siapa pun (yang terpilih), kedaulatan itu ada di tangan rakyat karena kita adalah negara demokrasi," lanjutnya.

Presiden menjelaskan, prediksi kemajuan Indonesia itu dihitung berdasarkan kondisi industri hilirisasi yang sedang dituntaskan pemerintah.

Menurut Presiden Jokowi, dalam tiga tahun mendatang sejumlah pembangunan hilirisasi industri seperti nikel, tembaga, dan timah sudah tuntas.

Sehingga nantinya ekspor Indonesia tidak lagi bahan mentah, melainkan produk-produk jadi hasil hilirisasi.

Dengan begitu, kata Jokowi, nilai ekspor Indonesia melompat lebih besar dan meningkatkan pendapatan negara.

Baca juga: Jokowi: Dibutuhkan Pemimpin yang Bernyali Tinggi, yang Berani Ambil Risiko...

"Perkiraan saya tiga tahun lagi industri sudah jadi semua dan di situlah arah kita menuju kepada negara maju," tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Kepala Negara juga kembali memberikan pesan soal kriteria sosok pemimpin ideal untuk memimpin Indonesia setelah dirinya.

Salah satunya, sosok yang memiliki nyali tinggi dalam menghadapi berbagai persoalan bangsa.

"Karena memang sekali lagi ke depan dibutuhkan pemimpin yang memiliki keberanian, dibutuhkan pemimpin yang bernyali, memiliki nyali yang tinggi, dibutuhkan pemimpin yang berani mengambil risiko," ujar Jokowi.

"Karena yang dihadapi ke depan akan makin kompleks, makin sulit, dan makin tidak mudah," tegasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com