Jokowi Harap Presiden Mendatang Lanjutkan Hilirisasi dan Tak Gentar Digugat Asing

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap penggantinya tidak gentar mengambil kebijakan demi rakyat meski digugat oleh kekuatan atau negara lain.

Jokowi mencontohkan persoalan yang dihadapi ketika negara memutuskan melakukan hilirisasi nikel di dalam negeri. Kebijakan itu kemudian digugat oleh Uni Eropa.

Menurut Jokowi, jika Presiden mendatang takut dan mundur terhadap gugatan itu, maka Indonesia kembali hanya akan menjadi eksportir bahan mentah.

Padahal menurut dia, hasil tambang yang dimiliki Indonesia bukan hanya nikel.

Baca juga: Jokowi: Hati-hati Pilih Pemimpin pada 2024, 2029, dan 2034...

"Kita punya nikel, punya tembaga, punya bauksit, punya timah dan lain-lainnya banyak yang lain yang sudah lebih dari 400 tahun sejak VOC kita ekspor selalu mentahan sehingga nilai tambah tidak ada, nilai ekonomi rendah," kata Jokowi saat memberikan pidato pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Solidaritas Ulama Muda Jokowi yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (7/10/2023).

"Kita baru stop (ekspor) nikel (tahun) 2020 saja kita digugat oleh Uni Eropa dibawa ke WTO digugat, banyak menteri bertanya ke saya, 'Pak ini kita digugat'. Ya saya bilang digugat ya dihadapi. Carikan pengacara yang baik, kita hadapi, jangan digugat negara besar kita mundur, enggak jadi lagi barang ini nanti. Benar tidak?" tegasnya.

Lebih lanjut, Kepala Negara menjelaskan, banyak pihak kemudian bertanya apa manfaat yang diperoleh rakyat dari hilirisasi nikel. Sebab yang mengelola hilirisasi itu adalah perusahaan besar.

Baca juga: Jokowi: Saya Wanti-wanti, Jangan Terpecah-belah karena Beda Pilihan

Jokowi pun mengungkapkan ada nilai tambah dari ekspor barang hasil hilirisasi.

"Banyak yang bertanya, ini yang mengelola nikel kan perusahaan besar benar kan? Terus rakyat dapat darimana. Perlu saya jelaskan saat kita ekspor bahan mentah itu pertahun nilainya kira-kira Rp 17 triliun, setelah diolah menjadi barang jadi, besi baja, dan lainnya, stainless steel nilainya menjadi Rp 510 triliun," jelas Jokowi.

"Ada yang bertanya ke saya, Pak tapi itu yang dapat kan perusahaan. Ingat! Kita dapat Rp 17 triliun, itu kan dipungut pajak mereka, pajak perusahaan, pajak karyawan, pajak PPN, bea eksport, PNBP, pungut semua ini. Negara dapat lebih banyak mana? Rp 17 triliun atau Rp 510 triliun?" lanjutnya.

Jika melakukan ekspor barang hasil hilirisasi, kata Jokowi, maka ada banyak pungutan pajak yang masuk ke kas negara. Selain itu, negara pun mendapat hasil dari royalti dan dividen.

Baca juga: Jokowi: Dibutuhkan Pemimpin yang Bernyali Tinggi, yang Berani Ambil Risiko...

"Terus dikumpulin masuk APBN itu yang dipakai untuk bantuan sosial, bantuan pangan beras, dana desa, dari situ. Supaya kita tahu semua dan kalau nanti bisa diolah di negara kita, kita dapat kesempatan kerja, rakyat kita akan mendapatkan kesempatan kerja yang luas," papar Jokowi.

"Karena satu smelter, pabrik smelter yang bekerja di sana itu 70.000 itu satu, kalau ada 10 (smelter) ada 700.000. Kalau 100 tinggal dikali 7 juta pekerja bisa bekerja di situ. Jadi membuka lapangan kerja dan cara berpikir ini yang harus dipahami," tambahnya.

Maka dari itu, Jokowi mengatakan, salah satu kriteria calon pemimpin Indonesia di masa mendatang adalah sosok bernyali tinggi dalam menghadapi berbagai persoalan bangsa.

"Karena memang sekali lagi ke depan dibutuhkan pemimpin yang memiliki keberanian, dibutuhkan pemimpin yang bernyali, memiliki nyali yang tinggi, dibutuhkan pemimpin yang berani mengambil risiko," ujar Jokowi.

Baca juga: Datangi Rumah Prabowo, Relawan Jokowi Minta Gibran Digandeng Jadi Cawapres

"Karena yang dihadapi ke depan akan makin kompleks. Makin sulit, dan makin tidak mudah," tegasnya.

(Penulis: Dian Erika Nugraheny, Editor: Jessi Carina)