Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Alasan Pemerintah Hentikan Pembangunan Sejumlah Jalan Tol yang Masuk PSN: Belum Ada Anggaran

Kompas.com - 06/10/2023, 11:23 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan alasan pemerintah menghentikan sejumlah proyek strategis nasional (PSN).

Salah satunya karena belum ada anggaran yang dikeluarkan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Ada beberapa proyek yang dihentikan karena memang belum mulai dan belum ada (anggaran) dikeluarkan (dari) APBN," ujar Airlangga disampaikannya usai mengikuti rapat soal PSN yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (5/10/2023).

Adapun beberapa proyek yang dihentikan pembangunannya yakni Tol Rantau Prapat Kisaran, Langsa-Lhoksumauwe, Lhokseumawe-Sigli dan Tol Dumai Sigambar, Rantau Prapat, Muara Enim.

Baca juga: Pemerintah Hentikan Pembangunan Sejumlah Jalan Tol dalam Proyek Strategis Nasional

Selain itu, ada proyek lain yang juga dihentikan pembangunannya, yakni pelabuhan New Ambon, kawasan industri di Tanggamus, serta beberapa kawasan proyek pekerjaan umum (PU).

Kemudian, ada sejumlah proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) yang juga dihentikan. Yakni SPAM Juanda, SPAM Jatigede dan SPAM Kamijoro.

Airlangga menjelaskan, seluruh proyek di atas dikeluarkan dari PSN karena belum ada kesepakatan terkait anggaran.

"Itu seluruhnya dikeluarkan dari PSN karena proyeknya antara off taker dan financialnya belum closing," lanjutnya.

Baca juga: KPA: Proyek Strategis Nasional Jokowi Lapar Tanah, Picu 73 Konflik Agraria sejak 2020

Meski demikian, pemerintah saat ini juga mengusulkan sejumlah PSN baru yang seluruhnya murni bekerjasama dengan swasta.

Antara lain pembantu smelter di Kalimantan Barat, pembangunan lapangan minyak dan gas serta pembagunan kereta cepat dari Bandung-Yogyakarta-Solo hingga Surabaya.

Di sisi lain, saat ini pemerintah sudah menyelesaikan 170 PSN dengan nilai investasi Rp 1.299,41 triliun.

Meski demikian, ada pula PSN yang belum bisa diresmikan hingga dihentikan pembangunannya.

"Jadi tadi dilaporkan ke Bapak Presiden bahwa sampai dengan 4 Oktober ini telah diselesaikan 170 proyek PSN dengan nilai investasi sebesar Rp 1.299,41 triliun dan 61 proyek dalam tahap konstruksi," ujar Airlangga usai rapat yang membahas PSN dengan Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/10/2023).

Baca juga: Atas Nama Proyek Strategis

Airlangga melanjutkan, hingga tanggal 4 Oktober 2023 ini ada 17 PSN yang telah diresmikan Presiden Jokowi dengan nilai mencapai Rp 259,41 triliun.

Proyek-proyek tersebut antara lain Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang nilainya Rp 125,7 triliun, Lintas Raya Terpadu (LRT) Jabodebek senilai Rp 29,9 triliun, berbagai kawasan indsutri, bendungan, dan jalan tol.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com