Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Muhammad Yusuf ElBadri
Mahasiswa Program Doktor Islamic Studies UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Pengkaji Islam dan Kebudayaan

Atas Nama Proyek Strategis

Kompas.com - 17/09/2023, 07:15 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

PROYEK strategis nasional telah memakan banyak korban. Sepanjang 2023, ada ratusan warga negara di berbagai wilayah yang mengalami kekerasan fisik maupun psikis karena sikap penolakan, pelecehan seksual bagi perempuan, bahkan anak-anak ikut menjadi korban karena represif aparat negara.

Penolakan masyarakat terhadap proyek strategis nasional sangat beralasan, yaitu karena mereka harus kehilangan rumah tempat tinggal dan mata pencaharian.

Penolakan masyarakat di berbagai tempat mulai dari Poco Leok Nusa Tenggara Timur, Desa Wadas Jawa Tengah, Air Bangis Sumatera Barat dan terbaru Pulau Rempang Batam, Riau, menunjukkan bahwa proyek strategis nasional punya masalah serius.

Selain mengabaikan hak ekonomi dan hak hidup masyarakat, proyek strategis nasional (PSN) terkesan mengabaikan kemanusiaan.

Negara memang punya hak mengelola sumber daya alam, hutan, lahan, dan pulau untuk kepentingan ekonomi dan pembangunan. Negara juga berhak menyewakannya kepada investor.

Namun begitu, di atas semua hak negara itu ada kehidupan jutaan rakyat Indonesia yang mesti diselamatkan dan bahkan diberi kehidupan serta hak-haknya.

Bukankah negara ini diperjuangkan kemerdekaannya untuk semua rakyat yang hidup di Tanah Air Indonesia? Bukankah kemerdekaan Indonesia bertujuan menyelamatkan anak-anak bangsa Indonesia dari penjajahan?

Lantas, kenapa rakyat Indonesia justru harus tergusur dari tanah kehidupan mereka sendiri? Kenapa rakyat Indonesia harus kehilangan tanah kelahiran demi pembangunan ekonomi negara? Untuk siapa sebenarnya pembangunan ekonomi itu dilakukan?

Bila negara boleh menyewakan lahan untuk investor, kenapa rakyat mesti meninggalkannya?

Kita patut bertanya, kenapa negara harus berdiri secara berseberangan dengan rakyat? Kepada siapa negara ini sesungguhnya berpihak, kepada rakyat atau investor?

Penolakan terhadap proyek strategis tidak berarti bahwa warga Indonesia antipembangunan, antiperubahan atau kemajuan.

Namun proyek strategis haruslah memperhatikan kehidupan rakyat Indonesia. Satu nyawa warga negara jauh lebih berharga dari sekadar peringkat angka pertumbuhan ekonomi.

Apa artinya investasi dan pertumbuhan ekonomi bila ratusan, bahkan ribuan warga negara harus kehilangan mata pencaharian dan ekonominya? Apa artinya pembangunan bila ribuan orang harus kehilangan rumah tempat tinggalnya?

Melihat dampak yang ditimbulkan pada kehidupan warga negara Indonesia, pemerintah perlu mengevaluasi kehadiran proyek strategis nasional.

Rakyat Indonesia yang sedang membangun dan melanjutkan kehidupan di Tanah Airnya yang merdeka tidak sepatutnya digusur atas nama apapun.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Nasional
Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com