Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Alasan Pemerintah Hentikan Pembangunan Sejumlah Jalan Tol yang Masuk PSN: Belum Ada Anggaran

Kompas.com - 06/10/2023, 11:23 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan alasan pemerintah menghentikan sejumlah proyek strategis nasional (PSN).

Salah satunya karena belum ada anggaran yang dikeluarkan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Ada beberapa proyek yang dihentikan karena memang belum mulai dan belum ada (anggaran) dikeluarkan (dari) APBN," ujar Airlangga disampaikannya usai mengikuti rapat soal PSN yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (5/10/2023).

Adapun beberapa proyek yang dihentikan pembangunannya yakni Tol Rantau Prapat Kisaran, Langsa-Lhoksumauwe, Lhokseumawe-Sigli dan Tol Dumai Sigambar, Rantau Prapat, Muara Enim.

Baca juga: Pemerintah Hentikan Pembangunan Sejumlah Jalan Tol dalam Proyek Strategis Nasional

Selain itu, ada proyek lain yang juga dihentikan pembangunannya, yakni pelabuhan New Ambon, kawasan industri di Tanggamus, serta beberapa kawasan proyek pekerjaan umum (PU).

Kemudian, ada sejumlah proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) yang juga dihentikan. Yakni SPAM Juanda, SPAM Jatigede dan SPAM Kamijoro.

Airlangga menjelaskan, seluruh proyek di atas dikeluarkan dari PSN karena belum ada kesepakatan terkait anggaran.

"Itu seluruhnya dikeluarkan dari PSN karena proyeknya antara off taker dan financialnya belum closing," lanjutnya.

Baca juga: KPA: Proyek Strategis Nasional Jokowi Lapar Tanah, Picu 73 Konflik Agraria sejak 2020

Meski demikian, pemerintah saat ini juga mengusulkan sejumlah PSN baru yang seluruhnya murni bekerjasama dengan swasta.

Antara lain pembantu smelter di Kalimantan Barat, pembangunan lapangan minyak dan gas serta pembagunan kereta cepat dari Bandung-Yogyakarta-Solo hingga Surabaya.

Di sisi lain, saat ini pemerintah sudah menyelesaikan 170 PSN dengan nilai investasi Rp 1.299,41 triliun.

Meski demikian, ada pula PSN yang belum bisa diresmikan hingga dihentikan pembangunannya.

"Jadi tadi dilaporkan ke Bapak Presiden bahwa sampai dengan 4 Oktober ini telah diselesaikan 170 proyek PSN dengan nilai investasi sebesar Rp 1.299,41 triliun dan 61 proyek dalam tahap konstruksi," ujar Airlangga usai rapat yang membahas PSN dengan Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/10/2023).

Baca juga: Atas Nama Proyek Strategis

Airlangga melanjutkan, hingga tanggal 4 Oktober 2023 ini ada 17 PSN yang telah diresmikan Presiden Jokowi dengan nilai mencapai Rp 259,41 triliun.

Proyek-proyek tersebut antara lain Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang nilainya Rp 125,7 triliun, Lintas Raya Terpadu (LRT) Jabodebek senilai Rp 29,9 triliun, berbagai kawasan indsutri, bendungan, dan jalan tol.

Selain itu dilaporkan juga beberapa proyek yang belum diresmikan dan akan selesai, yakni 16 proyek senilai Rp 179,46 triliun.

Proyek-proyek tersebut antara lain mencakup Jalan Tol Kisaran-Tebing Tinggi, Pelabuhan Likupang, Makassar New Port, dan sebagainya.

"Ini termasuk beberapa bendungan, Tol Kisaran-Tebing Tinggi, Pelabuhan Deli Kupang, Makassar New Port, berbagai bendungan, dan termasuk di Papua Barat juga sudah selesai LNG Train 3, dan proyek satelit multifungsi, proyek tangguh LNG juga sudah siap diresmikan," jelas Airlangga.

Baca juga: Basuki Pastikan Tak Ada Proyek Strategis Nasional yang Molor

Sementara itu, di tahun 2024 akan ada 25 PSN dengan nilai Rp 151,58 triliun yang akan selesai sampai dengan 20 Oktober 2024.

Adapun antara 20 Oktober sampai Desember 2024 ada 12 proyek strategis nasional dengan nilai mencapai Rp 23,45 triliun.

Untuk proyek strategis nasional yang penyelesaiannya di atas tahun 2024, Airlangga menyebut ada 42 proyek dengan nilai mencapai Rp 1.427,36 triliun.

Airlangga memastikan proyek-proyek tersebut akan dilanjutkan hingga selesai.

"Karena sifatnya proyeknya sudah berjalan dan financial-nya sudah closing tentunya ini proyek berlanjut sampai dengan selesai," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ketua KPK Mengaku Tak Tahu Menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Ketua KPK Mengaku Tak Tahu Menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Nasional
Suara Tepuk Tangan Penuhi Ruang Sidang Tipikor Saat JK Sebut Semua BUMN Harus Dihukum

Suara Tepuk Tangan Penuhi Ruang Sidang Tipikor Saat JK Sebut Semua BUMN Harus Dihukum

Nasional
KPK Geledah Rumah Adik SYL di Makassar

KPK Geledah Rumah Adik SYL di Makassar

Nasional
Prabowo Mau Wujudkan Bahan Bakar B100, Menteri ESDM: Perlu Penelitian, Kita Baru B35

Prabowo Mau Wujudkan Bahan Bakar B100, Menteri ESDM: Perlu Penelitian, Kita Baru B35

Nasional
Kelakar Airlangga Saat Ditanya soal Duet Khofifah-Emil pada Pilkada Jatim...

Kelakar Airlangga Saat Ditanya soal Duet Khofifah-Emil pada Pilkada Jatim...

Nasional
Resmikan Media Center Kementerian KP, Menteri Trenggono: Disiapkan sebagai Bentuk Keterbukaan Informasi

Resmikan Media Center Kementerian KP, Menteri Trenggono: Disiapkan sebagai Bentuk Keterbukaan Informasi

Nasional
Bahlil Ingin Beri Izin Ormas Kelola Tambang, GP Ansor: Ide Bagus

Bahlil Ingin Beri Izin Ormas Kelola Tambang, GP Ansor: Ide Bagus

Nasional
Indonesia Targetkan Jadi Anggota OECD 3 Tahun Lagi

Indonesia Targetkan Jadi Anggota OECD 3 Tahun Lagi

Nasional
Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Wantimpres, Masak Ada Dua?

Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Wantimpres, Masak Ada Dua?

Nasional
LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

Nasional
PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

Nasional
Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju, Harus di Atas Itu

Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju, Harus di Atas Itu

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Pertahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Pertahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Nasional
Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Nasional
Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com