Jokowi Perintahkan Masalah Rempang Diselesaikan, Menteri Bahlil: Lebih Cepat, Lebih Baik

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan kepada Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nasional (BKPM) Bahlil Lahadalia untuk menyelesaikan persoalan di Rempang, Provinsi Kepulauan Riau.

Sebagaimana diketahui, pembangunan Rempang Eco City ditolak masyarakat dan menimbulkan persoalan yang belum tuntas hingga saat ini.

"Saya akan turun terus, karena Bapak Presiden perintahkan saya untuk menyelesaikan. Saya selesaikan," ujar Menteri Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/10/2023).

"Lebih cepat, lebih baik," katanya lagi.

Baca juga: Menteri Bahlil Tegaskan Tak Anak Emaskan Investor China di Proyek Pulau Rempang

Bahlil mengungkapkan, pembangunan Rempang Eco City merupakan proyek strategis nasional (PSN) sehingga prosesnya harus terus dilanjutkan.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan komunikasi lebih intens dengan masyarakat.

"Saya pikir kalau masalah Rempang karena sudah PSN dan itukan bagian yang harus kita lakukan, jadi enggak ada isu apa-apa kok, jadi tinggal komunikasi ke rakyat saja yang harus baik," ujar Bahlil.

Bahlil mengatakan, saat ini pemerintah masih menyelesaikan pembebasan lahan di Rempang. Sehingga, konstruksi untuk proyek Rempang Eco City belum ada.

"Belum lah (konstruksi). Masih dalam tahap itu (pembebasan lahan)," kata Bahlil.

"Lebih cepat, lebih baik. Insya Allah, insya allah (akhir tahun ini selesai pembebasan lahan)," ujarnya lagi.

Baca juga: Bantah Main Uang di Proyek Pulau Rempang, Menteri Bahlil: Kalau Ada, Saya Berhenti Jadi Menteri

Sebagai informasi, konflik agraria di Pulau Rempang terjadi menyusul akan dibangunnya Rempang Eco City, proyek strategis nasional untuk membangun kawasan industri, perdagangan, dan wisata di lahan pulau seluas 17.600 hektar.

Salah satu investornya adalah produsen kaca China, Xinyi Glass Holdings Ltd, dengan nilai investasi senilai 11,5 miliar dollar AS.

Dari luas Pulau 17.500 hektar, 10.280 hektar adalah kawasan hutan lindung.

Kemudian, 7.572 sisanya adalah HPK (kawasan hutan produksi) yang digunakan PT MEG untuk investasi. Untuk tahap awal, pengembangan dilakukan pada lahan seluas 2.300 hektar dari dari 7.572 hektar tersebut.

Baca juga: Pengembangan Rempang Eco-City, 7 KK Pindah ke Hunian Sementara