Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Golkar Diisukan Menyeberang ke Koalisi Ganjar, Airlangga: Belum Ada Hilal

Kompas.com - 05/10/2023, 16:47 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengeklaim belum ada tanda-tanda bahwa partainya akan berpindah koalisi mendukung bakal calon presiden Ganjar Pranowo yang didukung oleh PDI-P, PPP, Partai Perindo, dan Partai Hanura.

Adapun Golkar saat ini berada di Koalisi Indonesia Maju (KIM) bersama Partai Gerindra, PAN, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, dan Partai Gelora.

Isu perubahan sikap Golkar dari mengusung Prabowo ke Ganjar ini muncul setelah Ketua DPP PDI-P Puan Maharani bertemu dengan mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla.

"Belum ada hilalnya," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/10/2023).

Airlangga pun menegaskan bahwa Golkar tetap berada di Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo.

"Kita kan sudah teken-teken," ujar dia.

Baca juga: Puan Temui Luhut sampai Berbatik Kuning Saat Datangi JK, Sinyal Rayu Golkar Dukung Ganjar?

Airlangga menambahkan, pertemuan antara Puan dengan tokoh senior Golkar seperti Jusuf Kalla maupun Ketua Dewan Penasihat Golkar Luhut Binsar Pandjaitan adalah hal yang wajar.

"Ya semua kan ketemu semua," kata Airlangga.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Melchias Marcus Mekeng menilai wajar jika pertemuan antara Puan dan Jusuf Kalla pada Rabu (4/10/2023) kemarin dianggap sebagai langkah PDI-P "menggoda" Golkar bergabung ke koalisi Ganjar.

"Tentunya PDI-P mencari mitra-mitra yang bisa sealiran lah ya, ideologinya sama dan segala macam. Buat saya sih, itu sesuatu yang wajar saja. Karena membangun negara ini kan enggak mungkin sendirian. Harus bersama-sama," kata Mekeng, Rabu.

Baca juga: Ridwan Kamil hingga Erwin Aksa Masuk Radar Cagub DKI dari Golkar

Puan juga tidak masalah jika pertemuannya dengan wakil presiden ke-10 dan ke-12 itu menimbulkan persepsi bahwa ia tengah merayu Golkar untuk gabung ke koalisi Ganjar.

"Tanda-tanda mungkin ya, hahaha," kata ketua DPR tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com