Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Bahlil Tegaskan Tak Anak Emaskan Investor China di Proyek Pulau Rempang

Kompas.com - 02/10/2023, 19:07 WIB
Fika Nurul Ulya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyatakan tidak mengistimewakan investor China di Pulau Rempang.

Hal ini dikatakannya untuk menjawab pertanyaan dari anggota Komisi VI DPR RI, Nusron Wahid.

Diketahui, salah satu investor di Proyek Pulau Rempang adalah produsen kaca China, Xinyi Glass Holdings Ltd, dengan nilai investasi senilai 11,5 miliar dollar AS.

Awalnya, Nusron mengaku bahwa ia mendapatkan informasi ada perlakuan berbeda terhadap investor dari negara tertentu yang investasinya masuk ke BP Batam.

Baca juga: Bantah Main Uang di Proyek Pulau Rempang, Menteri Bahlil: Kalau Ada, Saya Berhenti Jadi Menteri

Bahkan, sebelum Rempang Eco City, ada perusahaan yang lebih dulu mengajukan investasi pembangunan di kawasan industri Pulau Galang.

Nusron mengatakan, pulau tersebut tidak ada penduduknya sehingga konflik tidak akan serumit Pulau Rempang seperti yang terjadi hari ini. Tetapi, BP Batam disebut tidak merespons rencana perusahaan tersebut, yang bukan berasal dari China.

"Kebetulan para tenant itu terdapat perusahaan yang datang dari Jepang, Taiwan, dan AS sehingga ada benarnya juga muncul rumor di masyarakat bahwa seakan-akan BP Batam, Menteri Investasi, pemerintah itu dianggap menganakemaskan investor dari China," kata Nusron dalam raker Komisi VI DPR RI membahas konflik Rempang, di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (2/10/2023).

Baca juga: Bahlil Ungkap Warga Rempang Bakal Relokasi Mandiri, Tak Mau Aparat Keamanan Ikut Campur

Menanggapi hal itu, Bahlil memastikan bahwa tidak pilih kasih dengan perusahaan mana pun.

Sebab, menurutnya, menggaet investor untuk membenamkan modal di dalam negeri sangat sulit dan perlu persaingan ketat dengan berbagai negara.

"Jangan sampai ada persepsi bahwa seolah-olah untuk investasi Rempang ini perlakuannya khusus dengan yang lain. Kementerian Investasi enggak seperti itu," kata Bahlil.

Bahlil mengungkapkan, penjajakan investasi untuk proyek Rempang Eco City memakan waktu lama.

Timnya melakukan pertemuan dengan investor China di proyek Rempang Eco City selama berbulan-bulan lamanya. Tim pun merekomendasikan kepada Bahlil untuk memeriksa langsung perusahaan tersebut.

Baca juga: Bahlil Sebut Banyak Pihak yang Ragukan Investasi China Rp 175 Triliun di Pulau Rempang

Atas rekomendasi itu, Bahlil datang ke China. Ia mengungkapkan, proyek di Rempang merupakan hilirisasi tahap kedua setelah nikel untuk pasir kuarsa dan pasir silika.

"Setelah saya ke sana, ketemu lah sama investor dan saya ketemu langsung perusahaannya. Saya lihat pabriknya dan saya yang meminta mereka untuk datang. Sekali lagi saya clear-kan, kami tidak pernah membeda-bedakan perusahaan. Itu Insya Allah lah, Pak Nusron sangat kenal saya," ujar Bahlil.

Sebagai informasi, konflik agraria di Pulau Rempang terjadi menyusul akan dibangunnya Rempang Eco City, proyek strategis nasional untuk membangun kawasan industri, perdagangan, dan wisata di lahan pulau seluas 17.600 hektar.

Salah satu investornya adalah produsen kaca China, Xinyi Glass Holdings Ltd, dengan nilai investasi senilai 11,5 miliar dollar AS.

Dari luas Pulau 17.500 hektar, 10.280 hektar adalah kawasan hutan lindung. 7.572 sisanya adalah HPK yang digunakan PT MEG untuk investasi.

Untuk tahap awal, pengembangan dilakukan pada lahan seluas 2.300 hektar dari dari 7.572 hektar tersebut.

Baca juga: Soal Konflik Rempang, Menteri Bahlil: Kami Akui, Jujur, di Awal Ada Kekeliruan...

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com