Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Arsjad Rasjid Umumkan 9 Nama Wakil Ketua TPN Ganjar, Ada Andi Gani sampai Ahmad Basarah

Kompas.com - 04/10/2023, 19:07 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Aryo Putranto Saptohutomo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Presiden, Arsjad Rasjid mengungkap sejauh ini ada sembilan nama yang menduduki Wakil Ketua TPN.

Arsjad mengumumkan bahwa nama baru Wakil Ketua TPN lainnya adalah Wakil Ketua Umum Partai Hanura Benny Rhamdani. Benny adalah Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

Setelah itu, ada Ammarsjah Purba yang hingga kini aktif sebagai Koordinator Dewan Penasihat Alumni Perguruan Tinggi.

Baca juga: Resmi Jabat Wakil Ketua TPN Ganjar, Angela Tanoesoedibjo Perdana Hadiri Rapat

"Dalam rapat tadi dibahas, khususnya memang mengenai pertama struktur lalu strategi dan juga arahan-arahan yang kami buat untuk kepada tim TPN GP yang intinya adalah gerak, gerak, gerak, aksi, aksi, aksi itu yang kami lakukan," kata Arsjad dalam konferensi pers di Gedung High End, Jakarta Pusat, Rabu (4/10/2023).


Kemudian, Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea, Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah, dan Juru Bicara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Usman Tokan juga menjadi Wakil Ketua TPN.

Menurut Arsjad, struktur TPN Ganjar akan terus bertambah hingga tahapan pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden di Komisi Pemilihan Umum (KPU) dibuka.

Baca juga: Ditanya Tawaran Masuk TPN Ganjar, Jusuf Kalla: Rahasia Itu, Semua Ada Harapan

"Jadi nanti pada waktunya setiap hari atau dua hari sekali, atau seminggu sekali akan kami keluarkan informasi mengenai kepengurusan dalam TPN GP ini, sekali lagi saya harus bawahi akan terus bertambah sampai dengan nanti waktu registrasi ke KPU," ungkap Arsjad.

Sejumlah tokoh juga direkrut ke dalam TPN. Mereka adalah mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa, mantan Wakapolri Komjen Pol (Purn) Gatot Eddy Pramono, Ketua Harian Perindo Tuan Guru Bajang, dan Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com