Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kalla: Pemilu Satu Putaran Sulit, Memang Ada yang Bisa Langsung Dapat 85 Juta Suara?

Kompas.com - 04/10/2023, 16:13 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla (JK) mengatakan, Pilpres 2024 kemungkinan bakal berlangsung dua putaran.

JK menilai, satu putaran sangat sulit terjadi walau itu tetap memungkinkan.

Dia menekankan, akan ada 3 poros yang maju di Pilpres 2024, sehingga harus berlangsung 2 putaran.

Hal tersebut JK sampaikan setelah menjamu Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDI-P Puan Maharani di kediamannya, Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Rabu (4/10/2023).

Baca juga: Sebelum Temui Jokowi di Istana Bogor, SBY Ternyata Juga Bertemu dengan JK

Turut hadir istri JK, Mufidah Jusuf Kalla, eks Wakapolri Komjen (Purn) Syafruddin Kambo, dan Ketua DPP PDI-P Said Abdullah.

"Kalau putaran, kan ada 3 (poros), agak sulit juga kalau satu putaran," ujar JK.

Menurut dia, jika Pilpres 2024 berlangsung satu putaran, harus ada pasangan capres-cawapres yang langsung meraih suara minimal 85 juta.


Dia lantas mempertanyakan pasangan calon mana yang bisa mendapat suara sebanyak itu di Pilpres 2024 nanti.

"Kan harus dapat minimum 85 juta suara. Ada enggak calon yang bisa dapat 85 juta suara sekali (putaran)? Agak sulit ya," tutur dia.

"Karena pemilih kira-kira 165-170 (juta). Jadi dia harus punya agak berat. Jadi kelihatannya, walaupun tetap ada kemungkinan ya, tetapi tetap kemungkinan yang terbesar mungkin dua putaran," ujar dia.

Baca juga: JK Minta Warga Rempang Ditolong, Luhut: Sudah Ditangani dengan Baik Sekarang

Pendaftaran Pilpres 2024 semakin dekat. Sejauh ini, setidaknya ada tiga poros yang akan maju.

Pertama, poros PDI-P dengan Ganjar Pranowo sebagai capres. Lalu, ada Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto.

Ada juga Koalisi Perubahan yang mendorong Anies Baswedan sebagai capres.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com