Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Peluang Kerja Sama dengan PSI, PDI-P Tunggu Keputusan Megawati

Kompas.com - 03/10/2023, 23:07 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa pihaknya sudah menerima surat permohonan dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk bertemu dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Namun, Hasto enggan bicara soal peluang PDI-P bekerja sama dengan PSI di pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Menurutnya, keputusan kerja sama akan bergantung setelah surat dibaca oleh Megawati dan pertemuan jadi dilaksanakan atau tidak.

"Ya disampaikan dulu (suratnya) kepada Ibu ketua umum. Kan, kepada Yth Ketua Umum PDI Perjuangan, Prof. Dr. (HC) Megawati Soekarnoputri. Saya sampaikan kepada beliau," kata Hasto ditemui di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Selasa (3/10/2023).

Baca juga: Jokowi Diisukan Bisa Pindah ke PSI, PDI-P: Kami Tak Bicara Isu

Terkait kapan Megawati menerima PSI untuk bertemu, Hasto mengatakan, baru bisa dijawab setelah Presiden Kelima RI tersebut pulang dari lawatan ke luar negeri.

Diketahui, Megawati saat ini tengah berada di Malaysia dan bertemu para pemimpin negeri Jiran tersebut.

"Saat ini beliau masih berada di Malaysia dan tadi bertemu dengan Mahathir Mohamad dan juga Bapak Perdana Menteri Bapak Anwar Ibrahim," ujar Hasto.

Sebelumnya diberitakan, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSI Raja Juli Antoni mengungkapkan, surat permohonan PSI untuk bertemu dengan Megawati Soekarnoputri telah mendapat balasan dari pihak PDI-P.

Baca juga: Jokowi Diusulkan Jadi Ketum, Sekjen PDI-P: Semua Ada Tahapannya

Raja Juli mengungkapkan, pertemuan PSI dengan Megawati akan diatur usai Ketua Umum PDI-P tersebut pulang dari luar negeri.

"Barusan saya terima WA (whatsaap) dari Mas Hasto bahwa surat sudah diterima. Dan Insya Allah akan diatur ketika Ibu (Megawati) pulang dari luar negeri," ujar Raja Juli saat ditemui di Graha Ouikoumene, Jakarta Pusat, Selasa.

Ia lantas berharap komunikasi yang akan dilakukan dengan PDI-P ini bisa memberi manfaat kepada PSI.

"Di surat yang ditandatangani itu kami mohon audiensi untuk minta nasihat, wejangan, sekaligus membahas isu-isu kebangsaan," kata Raja Juli.

Sebagaimana diberitakan, PSI kini dipimpin oleh putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep.

Baca juga: PSI Akan Bertemu PDI-P Usai Megawati Pulang dari Luar Negeri

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com