Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 03/10/2023, 23:07 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa pihaknya sudah menerima surat permohonan dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk bertemu dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Namun, Hasto enggan bicara soal peluang PDI-P bekerja sama dengan PSI di pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Menurutnya, keputusan kerja sama akan bergantung setelah surat dibaca oleh Megawati dan pertemuan jadi dilaksanakan atau tidak.

"Ya disampaikan dulu (suratnya) kepada Ibu ketua umum. Kan, kepada Yth Ketua Umum PDI Perjuangan, Prof. Dr. (HC) Megawati Soekarnoputri. Saya sampaikan kepada beliau," kata Hasto ditemui di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Selasa (3/10/2023).

Baca juga: Jokowi Diisukan Bisa Pindah ke PSI, PDI-P: Kami Tak Bicara Isu

Terkait kapan Megawati menerima PSI untuk bertemu, Hasto mengatakan, baru bisa dijawab setelah Presiden Kelima RI tersebut pulang dari lawatan ke luar negeri.

Diketahui, Megawati saat ini tengah berada di Malaysia dan bertemu para pemimpin negeri Jiran tersebut.

"Saat ini beliau masih berada di Malaysia dan tadi bertemu dengan Mahathir Mohamad dan juga Bapak Perdana Menteri Bapak Anwar Ibrahim," ujar Hasto.

Sebelumnya diberitakan, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSI Raja Juli Antoni mengungkapkan, surat permohonan PSI untuk bertemu dengan Megawati Soekarnoputri telah mendapat balasan dari pihak PDI-P.

Baca juga: Jokowi Diusulkan Jadi Ketum, Sekjen PDI-P: Semua Ada Tahapannya

Raja Juli mengungkapkan, pertemuan PSI dengan Megawati akan diatur usai Ketua Umum PDI-P tersebut pulang dari luar negeri.

"Barusan saya terima WA (whatsaap) dari Mas Hasto bahwa surat sudah diterima. Dan Insya Allah akan diatur ketika Ibu (Megawati) pulang dari luar negeri," ujar Raja Juli saat ditemui di Graha Ouikoumene, Jakarta Pusat, Selasa.

Ia lantas berharap komunikasi yang akan dilakukan dengan PDI-P ini bisa memberi manfaat kepada PSI.

"Di surat yang ditandatangani itu kami mohon audiensi untuk minta nasihat, wejangan, sekaligus membahas isu-isu kebangsaan," kata Raja Juli.

Sebagaimana diberitakan, PSI kini dipimpin oleh putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep.

Baca juga: PSI Akan Bertemu PDI-P Usai Megawati Pulang dari Luar Negeri

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

MK Tegaskan Putusan Batas Usia Capres-Cawapres Tak Cacat Hukum

MK Tegaskan Putusan Batas Usia Capres-Cawapres Tak Cacat Hukum

Nasional
Alasan MK Tolak 'Gugatan Ulang' Syarat Usia Capres-cawapres: Putusan Sebelumnya Final dan Mengikat

Alasan MK Tolak "Gugatan Ulang" Syarat Usia Capres-cawapres: Putusan Sebelumnya Final dan Mengikat

Nasional
Pemerintah Godok Aturan, Izin Rumah Ibadah Diberikan Lewat FKUB, Bukan Orang per Orang

Pemerintah Godok Aturan, Izin Rumah Ibadah Diberikan Lewat FKUB, Bukan Orang per Orang

Nasional
Data Pemilih Diduga Bocor, TPN Ganjar-Mahfud: Berisiko Adanya Intervensi Keputusan KPU

Data Pemilih Diduga Bocor, TPN Ganjar-Mahfud: Berisiko Adanya Intervensi Keputusan KPU

Nasional
Hari Kedua Kampanye, Ketum Parpol Pengusung Ganjar-Mahfud Kumpul di Markas TPN

Hari Kedua Kampanye, Ketum Parpol Pengusung Ganjar-Mahfud Kumpul di Markas TPN

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Dorong Kemenkominfo, BSSN, dan KPU untuk Perkuat Keamanan Data Pemilih

TPN Ganjar-Mahfud Dorong Kemenkominfo, BSSN, dan KPU untuk Perkuat Keamanan Data Pemilih

Nasional
Cerita Mahfud Diancam 'Bintang 3' untuk Tak Bongkar Korupsi Asabri

Cerita Mahfud Diancam "Bintang 3" untuk Tak Bongkar Korupsi Asabri

Nasional
MK Tolak 'Gugatan Ulang' Syarat Usia Capres-cawapres

MK Tolak "Gugatan Ulang" Syarat Usia Capres-cawapres

Nasional
Airlangga Hartarto Bakal Turun Gunung Kampanyekan Prabowo-Gibran

Airlangga Hartarto Bakal Turun Gunung Kampanyekan Prabowo-Gibran

Nasional
FX Rudy: Bu Mega Itu sampai Saat Ini Belum Sejahtera, Mengalah Terus ke Jokowi

FX Rudy: Bu Mega Itu sampai Saat Ini Belum Sejahtera, Mengalah Terus ke Jokowi

Nasional
Menkeu Jelaskan Alasan Anggaran Belanja Alutsista dari Pinjaman Naik

Menkeu Jelaskan Alasan Anggaran Belanja Alutsista dari Pinjaman Naik

Nasional
Menkominfo: Data KPU yang Bocor Adalah Data DPT Pemilu 2024

Menkominfo: Data KPU yang Bocor Adalah Data DPT Pemilu 2024

Nasional
Soal Isu Pengunduran Diri Wamenkumham, Yasonna: Itu Terserah Presiden Saja

Soal Isu Pengunduran Diri Wamenkumham, Yasonna: Itu Terserah Presiden Saja

Nasional
Sri Mulyani Ungkap Isi Pertemuan Jokowi dan Prabowo di Bogor: Sepakati Kenaikan Anggaran Belanja Alutsista

Sri Mulyani Ungkap Isi Pertemuan Jokowi dan Prabowo di Bogor: Sepakati Kenaikan Anggaran Belanja Alutsista

Nasional
Terkendala Jaringan Saat Sidang 'Online', Hakim Telepon Saksi di Papua dalam Perkara Pengacara Lukas Enembe

Terkendala Jaringan Saat Sidang "Online", Hakim Telepon Saksi di Papua dalam Perkara Pengacara Lukas Enembe

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com