Surya Paloh Disebut Sudah Perintahkan Mentan Syahrul Yasin Limpo Kembali ke Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni mengatakan, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sudah berkomunikasi dengan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo.

Ia mengklaim bahwa Surya Paloh meminta menteri yang juga politikus Partai Nasdem itu segera kembali ke Indonesia.

“Perintah ketua umum segera kembali ke Tanah Air,” kata Sahroni dihubungi awak media, Selasa (3/10/2023).

Sebelumnya, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Harvick Hasnul Qolbi mengaku kehilangan kabar atau lost contact dengan Syahrul yang tengah berada di luar negeri.

Baca juga: Mentan Disebut Hilang Kontak di Luar Negeri, Nasdem: Masuk Indonesia 5 Oktober

Namun, Sahroni memastikan bahwa Syahrul Yasin Limpo bakal pulang ke Indonesia pada Kamis (5/10/2023).

“Pak Mentan lagi ada giat lain yang memang sudah terjadwal. Tapi, Pak Mentan akan masuk Indonesia tanggal 5 Oktober,” ujar Sahroni.

Nantinya, ia mengatakan, setelah sampai Syahrul dijadwalkan bakal segera bertemu dengan Surya Paloh.

“Setelah kembali, Pak Mentan akan menghadap ketua umum dahulu,” kata Sahroni.

Baca juga: Keberadaan Syahrul Yasin Limpo Tak Diketahui, Wamentan Yakin Mentan Tidak Kabur dari KPK

Diketahui, Syahrul Yasin Limpo memang sempat mengikuti sejumlah kegiatan sebagai Mentan di Roma, Italia dan Spanyol. Tetapi, ia seharusnya kembali pada 1 Oktober 2023.

Namun, ia menjadi sorotan publik setelah rumah dinasnya digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (28/9/2023) hingga Jumat (29/9/2023).

Penggeledahan dilakukan KPK terkait penyelidikan tiga klaster dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan).

Dalam penggeledahan itu, KPK tidak hanya menemukan uang bernilai puluhan miliar rupiah, tetapi juga 12 pucuk senjata api.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta aparat hukum memproses temuan itu.

“Iya, harus diselidiki, kalau itu senjata benar dan tanpa izin tanpa hak pengguna, ya harus diproses hukum lagi," kata Mahfud saat ditemui awak media usai mengikuti Upacara Hari Kesaktian Pancasila, Lubang Buaya, Jakarta Timur, Minggu (1/10/2023).

Terkait dugaan korupsi di Kementan, KPK mengaku sudah menetapkan tersangka. Tetapi, belum diumumkan karena menunggu penyidikan dirasa cukup.

Baca juga: Syahrul Yasin Limpo Hilang Kontak, Wamentan Harvick Jadi Mentan Ad Interim