Sewindu Percepatan Transformasi Ekonomi, Pemerintah Fokus Jaga Kesehatan APBN

Wahyu menegaskan, APBN dijalankan dengan baik sebagaimana tugas dan fungsinya. Sebab, APBN merupakan shock absorber yang berfungsi sebagai stabilisator, agen pembangunan transformasi ekonomi, serta distributor solusi kesejahteraan rakyat.

Baca juga: Lantik 937 Pejabat Kemenkeu, Sri Mulyani: Jangan Pernah Tidak Siap dengan Perubahan

“Salah satu syarat untuk menuju Indonesia Maju adalah keluar dari middle income trap, caranya adalah mempercepat transformasi ekonomi,” terangnya.

Turunkan kemiskinan

Lebih lanjut, pemerintah juga fokus melakukan belanja berkualitas untuk menurunkan tingkat kemiskinan. 

Kebijakan yang dilakukan adalah melindungi daya beli masyarakat, baik melalui berbagai program perlinsos maupun pemberian subsidi yang tepat sasaran.

Hasilnya, tingkat kemiskinan tercatat menurun tajam. Tingkat kemiskinan sebesar 11,25 persen pada 2014, lalu menurun menjadi 9,41 persen pada 2019. Kemudian, pada 2023, tingkat kemiskinan menurun ke level 9,36 persen. 

Penurunan tingkat kemiskinan tersebut sejalan dengan semakin meningkatnya jangkauan Program Keluarga Harapan (PKH) dari 2,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) pada 2014 menjadi 10 juta KPM pada 2022.

Baca juga: Kemenkeu: Industri Asuransi dan Dana Pensiun Punya Banyak Pekerjaan Rumah

Selain program bantuan sosial, pemerintah juga menurunkan tingkat kemiskinan dengan menurunkan tingkat pengangguran. 

Pada periode 2014-2019, lapangan kerja berhasil tercipta bagi 17,9 juta orang (neto). Kemudian, lapangan kerja menurun sebesar 0,3 juta orang (neto) akibat pandemi Covid-19 pada 2020.

Pemulihan ekonomi 2021-2022 mampu menciptakan lapangan kerja sebanyak 6,8 juta orang (neto) sehingga angka pengangguran turun ke angka 5,45 persen pada 2023.

Sejalan dengan upaya memajukan kualitas SDM, pemerintah juga mewujudkan cita-cita sebagai negara maju dengan menambah infrastruktur yang memadai.

Oleh sebab itu, pemerintah terus menggenjot pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan produktivitas, konektivitas, dan daya saing.

Baca juga: Nilai Ekspor RI Agustus 2023 Turun Drastis, Kemenkeu: Bukti Nyata Perlambatan Ekonomi Global

Capaian tersebut bisa dilihat, antara lain dari bertambahnya panjang ruas tol beroperasi dari 802 kilometer (km) pada 2014 menjadi 2.687 km pada 2022. Jumlah jalan umum pun meningkat, dari 517.750 km pada 2014, menjadi 549.160 km pada 2022.

Kemudian, jumlah pembangkit listrik pada 2014 sebesar 53 gigawatt (GW) meningkat tajam menjadi 81,20 GW pada 2022. 

Begitu pula dengan kapasitas bendungan, dari semula 6,39 miliar meter kubik pada 2014 melonjak jadi 16,96 miliar meter kubik pada 2022. 

Pemerintah juga menambah jumlah bandar udara (bandara), yang dari sebelumnya berjumlah 237 unit pada 2014 menjadi 287 unit pada 2022. Selain itu, jumlah pelabuhan juga ikut meningkat, dari 1.655 unit pada 2014 menjadi 3.157 pelabuhan pada 2022.