Sewindu Percepatan Transformasi Ekonomi, Pemerintah Fokus Jaga Kesehatan APBN

KOMPAS.com - Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Wahyu Utomo mengatakan, kesehatan APBN harus dijaga agar tetap menyejahterakan rakyat.

Salah satu caranya adalah dengan menerapkan spending better atau belanja berkualitas dalam menstimulus perekonomian.

“APBN bukan sekadar angka, tetapi juga instrumen yang memiliki arah dan strategi di dalamnya," ujarnya dalam siaran pers, Jumat (29/9/2023).

Wahyu menjelaskan, selama sewindu atau dalam kurun 2015-2022, pemerintah telah melaksanakan belanja berkualitas berupa peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur.

Dia menyebutkan, kedua sektor itu menjadi kunci penting dalam mengakselerasi transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Baca juga: Kemenkeu: Mengelola Uang Negara Tak Lazim Pakai Perhitungan Utang Per Kepala

Dalam kurun 2015-2022, pemerintah menjalankan belanja pendidikan dengan menambah jumlah sekolah untuk mewujudkan SDM unggul.

Jumlah sekolah yang ditambah, yakni sebanyak 1.500 SD, 4.900 SMP, dan 3.600 SMA/SMK.

Penambahan gedung sekolah itu diikuti dengan peningkatan rata-rata lama sekolah, dari 7,85 tahun menjadi 8,87 tahun untuk anak perempuan dan dari 8,61 tahun menjadi 9,28 tahun untuk anak laki-laki.     

Dalam kurun waktu yang sama, belanja di bidang kesehatan juga terus dioptimalkan untuk meningkatkan produktivitas. 

Belanja itu diwujudkan dengan penambahan jumlah rumah sakit umum, dari 1.855 rumah sakit (rs) menjadi 2.522 rs.

Belanja kesehatan juga diwujudkan melalui penurunan prevalensi stunting yang tercatat cukup signifikan, dari 37,2 persen pada 2013 menjadi 21,6 persen pada 2022.

Baca juga: Respons Janji Manis Bacapres dan Bacawapres, Kemenkeu: Harus Diapresiasi, tapi...

Alokasi anggaran penanganan Covid-19 pada kurun 2020-2022, termasuk untuk vaksinasi, juga berhasil mengeluarkan masyarakat dari tekanan pandemi.

Berkat kebijakan fiskal yang efektif, Indonesia berhasil menangani Covid-19 dengan efektif. 

Ekonomi nasional pun pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil di level 5 persen dan inflasi yang terkendali. 

“Artinya, selama ini pemanfaatan anggaran pendidikan, kesehatan, untuk mendukung sumber daya manusia yang unggul itu punya dampak positif. Perbaikan pada kualitas pendidikan, perbaikan pada kualitas dan layanan kesehatan,” ujar Wahyu.

DOK. Humas Kemenkeu Infografik Belanja APBN dalam kurun 2015 - 2022.

Wahyu menegaskan, APBN dijalankan dengan baik sebagaimana tugas dan fungsinya. Sebab, APBN merupakan shock absorber yang berfungsi sebagai stabilisator, agen pembangunan transformasi ekonomi, serta distributor solusi kesejahteraan rakyat.

Baca juga: Lantik 937 Pejabat Kemenkeu, Sri Mulyani: Jangan Pernah Tidak Siap dengan Perubahan

“Salah satu syarat untuk menuju Indonesia Maju adalah keluar dari middle income trap, caranya adalah mempercepat transformasi ekonomi,” terangnya.

Turunkan kemiskinan

Lebih lanjut, pemerintah juga fokus melakukan belanja berkualitas untuk menurunkan tingkat kemiskinan. 

Kebijakan yang dilakukan adalah melindungi daya beli masyarakat, baik melalui berbagai program perlinsos maupun pemberian subsidi yang tepat sasaran.

Hasilnya, tingkat kemiskinan tercatat menurun tajam. Tingkat kemiskinan sebesar 11,25 persen pada 2014, lalu menurun menjadi 9,41 persen pada 2019. Kemudian, pada 2023, tingkat kemiskinan menurun ke level 9,36 persen. 

Penurunan tingkat kemiskinan tersebut sejalan dengan semakin meningkatnya jangkauan Program Keluarga Harapan (PKH) dari 2,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) pada 2014 menjadi 10 juta KPM pada 2022.

Baca juga: Kemenkeu: Industri Asuransi dan Dana Pensiun Punya Banyak Pekerjaan Rumah

Selain program bantuan sosial, pemerintah juga menurunkan tingkat kemiskinan dengan menurunkan tingkat pengangguran. 

Pada periode 2014-2019, lapangan kerja berhasil tercipta bagi 17,9 juta orang (neto). Kemudian, lapangan kerja menurun sebesar 0,3 juta orang (neto) akibat pandemi Covid-19 pada 2020.

Pemulihan ekonomi 2021-2022 mampu menciptakan lapangan kerja sebanyak 6,8 juta orang (neto) sehingga angka pengangguran turun ke angka 5,45 persen pada 2023.

Sejalan dengan upaya memajukan kualitas SDM, pemerintah juga mewujudkan cita-cita sebagai negara maju dengan menambah infrastruktur yang memadai.

Oleh sebab itu, pemerintah terus menggenjot pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan produktivitas, konektivitas, dan daya saing.

Baca juga: Nilai Ekspor RI Agustus 2023 Turun Drastis, Kemenkeu: Bukti Nyata Perlambatan Ekonomi Global

Capaian tersebut bisa dilihat, antara lain dari bertambahnya panjang ruas tol beroperasi dari 802 kilometer (km) pada 2014 menjadi 2.687 km pada 2022. Jumlah jalan umum pun meningkat, dari 517.750 km pada 2014, menjadi 549.160 km pada 2022.

Kemudian, jumlah pembangkit listrik pada 2014 sebesar 53 gigawatt (GW) meningkat tajam menjadi 81,20 GW pada 2022. 

Begitu pula dengan kapasitas bendungan, dari semula 6,39 miliar meter kubik pada 2014 melonjak jadi 16,96 miliar meter kubik pada 2022. 

Pemerintah juga menambah jumlah bandar udara (bandara), yang dari sebelumnya berjumlah 237 unit pada 2014 menjadi 287 unit pada 2022. Selain itu, jumlah pelabuhan juga ikut meningkat, dari 1.655 unit pada 2014 menjadi 3.157 pelabuhan pada 2022.

Membaiknya kinerja fiskal dan kesejahteraan juga membuat Indonesia mampu berkiprah di forum internasional di tengah ketidakpastian global. 

Baca juga: Gaji Pegawainya Naik, Anggaran Kemenkeu Bertambah Jadi Rp 48,7 Triliun pada 2024

Pada 2022, Indonesia dipercaya dan sukses menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20. 

Pada 2023, Indonesia juga berhasil menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).

“Ini lagi-lagi bukti nyata bahwa pembangunan itu dilakukan dengan penuh kesungguhan. Anggarannya meningkat, diikuti juga dengan output dan outcome yang meningkat,” ujarnya.

Dengan demikian, kebijakan fiskal dalam APBN mampu merespons dinamika perekonomian, menjawab tantangan ekonomi, dan mendukung agenda pembangunan. 

Baca juga: Kemenkeu: 52 Juta NIK Warga RI Sudah Bisa Dipakai Jadi NPWP