Kemendagri Siapkan Sanksi untuk Pemda yang Tak Anggarkan Dana Pilkada 2024

"Ada 243 daerah yang sudah NPHD dan itu pasti akan bertambah setelah APBD perubahan," kata Fatoni.

"Karena kan sekarang sedang (proses penyusunan rancangan) APBD perubahan. Rata-rata daerah itu menganggarkannya (biaya pilkada) di APBD perubahan," ujar dia.

Baca juga: Wacana Perppu Pilkada Tidak Beralasan

Ia menyampaikan, anggaran yang dibahas pada APBD-Perubahan ini sudah merupakan hasil usulan dan pembahasan bersama KPU dan Bawaslu setempat.

Seandainya di masa depan terdapat kebutuhan biaya tambahan imbas akan dipercepatnya Pilkada 2024 ke bulan September, maka pemerintah daerah masing-masing bisa membahas kembali dengan KPU serta Bawaslu untuk mencantumkan addendum dalam NPHD tersebut.

Fatoni berharap, seluruh wilayah yang melaksanakan Pilkada 2024 telah menganggarkan sedikitnya kebutuhan 40 persen biaya pilkada melalui APBD-Perubahan tahun 2023.

Dari sisi KPU sebagai penyelenggara utama, biaya yang dibutuhkan untuk menghelat Pilkada 2024 di 545 provinsi dan kabupaten/kota mencapai mencapai Rp 35,8 triliun, atau tepatnya Rp 35.817.670. 991.000.