Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kaesang Mengaku Ditelepon Jokowi Setelah Jadi Ketum PSI, Ini Isi Pembicaraannya

Kompas.com - 26/09/2023, 20:07 WIB
Tatang Guritno,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kaesang Pangarep mengaku berkomunikasi dengan sang ayah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah terpilih menjadi Ketua Umum (Ketum) Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Ia mengatakan, mendapat telepon dari Presiden Jokowi setelah didapuk jadi ketum pada acara Kopi Darat Nasional (Kopdarnas) PSI di Djakarta Theater, Jakarta, Senin (25/9/2023) malam.

“Kalau (komunikasi) dari Bapak (Jokowi), Bapak cuma telepon (mengatakan),'Bagus'. Sudah gitu,” ujar Kaesang di kantor DPP PSI, Tanah Abang, Jakarta, Selasa (26/9/2023).

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa komunikasi dengan Jokowi bisa dilakukan kapan pun.

Baca juga: Jokowi Restui Kaesang Jadi Ketua Umum PSI

Namun, Kaesang berencana mengajak jajaran PSI untuk melakukan pertemuan dengan Jokowi secara resmi.

“(Komunikasi) sebagai ketum (PSI) ya? Soalnya kan saya lewat jalur belakang juga bisa,” katanya sambil tertawa.

“Tapi, tetap kami berencana untuk sowan dengan beliau, bersama teman-teman PSI, dengan semua pengurus untuk ya kita minta inilah, wejangan saja,” ujar Kaesang lagi.

Diketahui, Kaesang memimpin rapat perdananya sebagai Ketua Umum PSI pada Selasa sore ini.

Baca juga: Kaesang Jadi Ketua Umum PSI, Jokowi: Masa Ditanyakan ke Bapaknya Terus?

Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie mengungkapkan, rapat bakal membahas strategi pemenangan pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Termasuk, menyerahkan tugas-tugas yang sebelumnya dikerjakan oleh Giring Ganesha pada Kaesang.

Sebagaimana diberitakan, Kaesang ditetapkan menjadi ketua umum PSI menggantikan Giring Ganesha dalam acara Kopdarnas PSI pada 25 September 2023.

Penetapan Kaesang sebagai ketua umum PSI hanya berselang dua hari setelah resmi bergabung ke PSI pada Sabtu (23/9/2023).

Grace Natalie mengklaim, ditetapkannya Kaesang menjadi ketua umum merupakan usulan dari kader PSI di daerah maupun Giring.

Baca juga: Puan Maharani Nilai Tak Ada Manuver Keluarga Jokowi di Balik Kaesang Gabung PSI

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com