Purnawirawan TNI-Polri Masuk Parpol, Mahfud Ingatkan Netralitas Anggota Aktif Saat Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyoroti soal adanya purnawirawan TNI-Polri yang kini bergabung ke dalam partai politik.

Mahfud pun mengingatkan jajaran TNI-Polri untuk mengantisipasi agar tetap netral selama pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Hal ini disampaikan Mahfud di hadapan jajaran Polri dalam Rapat Koordianasi Persiapan Operasi Mantap Brata 2023-2024 dalam rangka Pengamanan Pemilu di Gedung Tribrata, Jakarta, Rabu (17/9/2023).

"Juga ada isu purnawirawan pejabat TNI maupun Polri sekarang ini banyak yang tergabung dalam partai politik mendukung si A, si B, dan seterusnya," kata Mahfud dalam paparannya.

Baca juga: Sentilan Mahfud ke MK: Uji Materi Usia Capres-Cawapres Sederhana, tapi Lama Diputus

"Ini supaya diantisipasi karena rentan menimbulkan isu netralitas TNI dan Polri," sambungnya.

Dalam kesempatan itu, Mahfud juga menekankan netralitas TNI dan Polri sangat penting dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

Dia meminta petinggi TNI dan Polri harus menanamkan netralitas terhadap setiap anggotanya dari sejak masa pendidikan. Sikap netral itu harus dilaksanakan secara berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.

"Karena posisi TNI Polri adalah untuk kepentingan bangsa dan negara bukan untuk kepentingan parpol," ujarnya.

Baca juga: MK Tanggapi Mahfud soal Lama Putuskan Perkara Batas Usia Capres-cawapres

Selain itu, menurut Mahfud, jika ada anggota TNI dan Polri yang tidak netral dalam Pemilu akan mengganggu kualitas demokrasi di Tanah Air.

Untuk itu, Mahfud kembali menegaskan agar anggota Polri baik di tingkat pusat maupun di daerah harus menjaga netralitas dan sinergi dalam penyelenggaraan Pemilu 2023.

"Kalau ada keterlibatan dan tidak netral dapat menimbulkan masalah yang ujungnya dapat mempengaruhi legitimasi masyarakat terhadap hasil pemilu. Sementara kita ingin pemilu itu berjalan bermartabat dan damai," katanya.