Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Jannus TH Siahaan
Doktor Sosiologi

Doktor Sosiologi dari Universitas Padjadjaran. Pengamat sosial dan kebijakan publik. Peneliti di Indonesian Initiative for Sustainable Mining (IISM). Pernah berprofesi sebagai Wartawan dan bekerja di industri pertambangan.

Interpretasi Makropolitik Kaesang Sang Ketum Baru PSI

Kompas.com - 27/09/2023, 10:50 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

KAESANG Pangarep, putra bungsu dari Presiden Joko Widodo akhirnya resmi menjadi kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ketika dia menerima Kartu Tanda Anggota (KTA) PSI pada Sabtu, 23 September 2023, di kediaman pribadi Presiden Joko Widodo, di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo.

Dalam penjelasan Wakil Ketua Dewan Pembina DPP PSI, Grace Natalie, dikatakan bahwa "mawar" yang selama ini disebut-sebut adalah Kaesang Pangarep.

“Jadi hari ini adalah hari yang berbahagia, karena akhirnya, ‘mawar’ yang ditanya sama teman-teman media semua, hari ini sudah akan secara langsung memperkenalkan diri, dan nanti Mas Kaesang yang akan bercerita bagaimana sampai kepada keputusan hari ini,” jelas Grace dalam konferensi persnya di Solo.

Kaesang mengaku bahwa dirinya sudah lama menjalin komunikasi dengan teman-teman PSI. Komunikasi intens itu membuatnya memutuskan untuk serius berjuang bersama PSI.

Kaesang juga mengatakan dirinya memiliki kesamaan dan keinginan dengan PSI, yakni ingin agar anak-anak muda bisa lebih terlibat di sektor publik termasuk berpolitik praktis.

Tak lama berselang, Kaesang sekonyong-konyong terpilih sebagai Ketua Umum PSI, lompatan yang cukup luar biasa, tapi sangat "predictable", karena "baunya" ‘mencolok’ sudah jauh-jauh hari sebelumnya.

Sebelum bergabungnya Kaesang secara resmi ke PSI, memang beredar video yang menyebutkan kata Mawar sebagaimana disinggung Grace Natalia.

Mawar yang dinarasikan di dalam video diklaim oleh sejumlah komentator dan pengamat telah memusingkan sebagian pembesar-pembesar politik di PDIP.

Boleh jadi faktanya belum tentu demikian, tapi setidaknya seperti itu gambaran yang diceritakan di dalam video tersebut.

Dan tidak lupa, entah kebetulan atau tidak, pemilihan kata "mawar" tersebut secara historis dan politis cukup tendensius, setidaknya di mata saya sebagai pengamat.

Mengapa harus memilih kata "mawar", bukan nama bunga lainnya, sebut saja misalnya Melati, Anggrek, Kamboja, Kemuning, Matahari, bunga Pukul Empat, bunga Kaktus atau lainnya?

Nalar kritis saya ikut terusik dan serta merta secara spontan memikirkan "tim mawar" yang pernah dipimpin Prabowo, misalnya. Tapi ya sudahlah, mungkin hanya kebetulan.

Lantas bagaimana harus menerjemahkan peristiwa politik semacam ini dikaitkan dengan tatanan makropolitik nasional yang sedang berlangsung?

Pertama, keputusan Kaesang untuk bergabung dengan PSI semestinya tidak menjadi berita "duka" bagi PDIP di satu sisi dan tidak pula sebagai berita "besar" di sisi lain.

PDIP pernah dihadang berita tentang dukungan Effendi Simbolon (ES) dan Budiman Sudjatmiko (BS) kepada Prabowo Subianto. PDIP telah melaluinya dengan baik, tanpa banyak kendala dan persoalan.

Jelas-jelas Effendi Simbolon dan Budiman Sudjatmiko pernah merasakan jasa politik PDIP, terutama secara institusional, karena mengantarkan keduanya ke Senayan alias menjadi anggota DPR/MPR dalam jangka waktu tertentu.

Perkara setelah itu terdapat perbedaan politik dan lainnya, saya kira itu perkara biasa di dalam politik. Tak ada yang istimewa.

Lantas bagaimana dengan Kaesang Pangarep? Semestinya kualitas "tekanan" politiknya tak sebesar kasus ES dan BS, karena Kaesang terkait secara tidak langsung saja dengan PDIP.

Berbeda dengan Gibran Rakabuming Raka, anak sulung Jokowi, atau Bobby Nasution, menantu Jokowi, misalnya, yang memang telah merasakan jasa politik PDIP yang mengantarkan keduanya ke bangku kepala daerah masing-masing sebagai Wali Kota Solo dan Wali Kota Medan.

Sementara Kaesang belum mendapatkan jasa politik tersebut dari PDIP. Keterkaitan Kaesang hanya secara tidak langsung, yakni karena beliau anak presiden yang didukung oleh PDIP sejak Jokowi menjabat Wali Kota di Solo.

Jadi secara kualitas tekanan, bergabungnya Kaesang dengan PSI diandaikan setara dengan bergabungnya Jan Ethes putra Gibran atau Al Nahyan anak Bobby Nasution ke partai lain, di mana keduanya memang sama-sama belum menikmati jasa politik langsung dari PDIP.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com