Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Duduk Perkara Social E-commerce Dilarang Jualan, Bermula TikTok Shop yang Dikeluhkan UMKM

Kompas.com - 25/09/2023, 19:02 WIB
Achmad Nasrudin Yahya

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Praktik social e-commerce atau perdagangan secara online lewat platform media sosial tengah menjadi sorotan.

Pasalnya, aktivitas social e-commerce ternyata secara langsung mengancam eksistensi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Mereka mengeluhkan sepinya pembeli seiring kian menjamurnya praktik social e-commerce. Ratapan dan keluhan pelaku UMKM akhirnya didengar pemerintah.

Terbaru, pemerintah melarang social e-commerce bertransaksi langsung. Pemerintah bahkan mengancam menutup social e-commerce apabila tetap nekat berjualan.

Berawal keluhan UMKM

Midah, salah satu pedagang pakaian di Pasar Johar, Karawang, Jawa Barat, Jumat (22/9/2023).KOMPAS.COM/FARIDA Midah, salah satu pedagang pakaian di Pasar Johar, Karawang, Jawa Barat, Jumat (22/9/2023).
Mengemuka isu social e-commerce berawal dari keluhan sejumlah pedagang di Pasar Tanah Abang, Jakarta.

Mereka mengeluhkan atas semakin banyaknya social e-commerce yang ternyata membuat aktivitas perdagangan di Tanah Abang benar-benar merosot. Akibat social e-commerce pula tak sedikit di antara mereka terpaksa gulung tikar.

Baca juga: Kemendag Bantah TikTok Punya Izin E-commerce

Salah satu pedagang berinisial E (40) mengatakan, kondisi Pasar Tanah Abang yang sepi pembeli adalah bukti mereka tengah babak belur.

Edi berujar, perlu ada regulasi yang jelas agar orang-orang berminat kembali berbelanja ke pasar.

"Buat pemerintah, dipantaulah. Masak pusat grosir terbesar se-Asia Tenggara kayak kuburan?" kata Edi saat dihubungi Kompas.com, Jumat (15/9/2023).

Kondisi serupa juga dirasakan para pedagang di Pasar Johar, Karawang, Jawa Barat. Para pedagang offline ini merasakan betul penurunan omzer.

Baca juga: Soal TikTok Shop, Pemerintah Resmi Larang Social E-commerce Bertransaksi, Hanya Boleh Promosi

Midah (54) misalnya. Pedagang pakaian yang berdagang di Pasar Johar Karawang sejak 1985 itu merasakan betul penurunan omzet yang ia alami.

Jika dahulu seminggu dua kali untuk belanja ke Pasar Tanah Abang, kini ia baru belanja sekali setelah Lebaran.

"Turun banget. Sekarang gak kaya dulu. Sekarang tidak ada istilah tanggal muda. Sama kadang sehari cuma satu potong. Kadang nunggu 4 hari baru laku," kata Midah di Pasar Johar, Jumat (22/9/2023).

Direspons Jokowi

Presiden Joko Widodo saat meninjau Blok A Pasar Tanah Abang, Kamis (4/5/2023).dok. istimewa Presiden Joko Widodo saat meninjau Blok A Pasar Tanah Abang, Kamis (4/5/2023).
Curhatan para pedagang offline di sejumlah daerah akhirnya didengar Presiden Joko Widodo.

Jokowi mengakui dampak social e-commerce seperti TikTok Shop membuat penjualan dan produksi UMKM anjlok.

Baca juga: Jokowi Gelar Ratas Khusus Bahas TikTok Shop di Istana

Halaman:


Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com