Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Urus SKCK Sendiri, Anies: Buat Melamar Kerja...

Kompas.com - 25/09/2023, 15:53 WIB
Singgih Wiryono,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan mengurus Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sendiri di Gedung Tripatra Baintelkam Polri di TB Simatupang, Jakarta Selatan, Senin (25/9/2023).

Aktivitas itu juga dia unggah dalam akun sosial media Instagram @aniesbaswedan dengan beberapa foto dan keterangan mengurus SKCK.

Di akun medsosnya, Anies mengatakan mengurus SKCK untuk melamar kerja yang tak lain sebagai salah satu syarat untuk pendaftaran calon presiden dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Mengurus SKCK buat melamar kerja. Terima kasih buat para petugas yang telah membantu di loket pelayanan masyarakat Baintelkam Polri di Cilandak. Semoga ikhtiar kita dilancarkan. Bantu aminkan ya," kata Anies dalam akun Instagram-nya.

Baca juga: Naik Motor, Anies Urus Sendiri SKCK Bakal Capres ke Baintelkam Polri

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Anies Rasyid Baswedan (@aniesbaswedan)

Di lokasi, Anies mengatakan sengaja mengurus SKCK sendiri setelah mengunggah data sejak pekan lalu.

Ia datang ke Gedung Tripatra Baintelkam Polri menggunakan sepeda motor dibonceng oleh salah seorang stafnya.

"Pekan lalu masukin data online-nya, tapi tadi kemudian dimasukin data lain. Karena dilakukan untuk capres-cawapres di Mabes Polri, saya datang ke sini tadi naik motor karena memang rumah saya hanya berapa, paling 5-10 menit di sini," ujar Anies dikutip Kompas TV, Senin.

"Dan saya baru tahu ternyata kantor itu pindah ke TB Simatupang, semula saya kira datang ke Mabes. Rupanya pindah sementara ke sini," sambung dia.

Baca juga: Polri Terbitkan SKCK Prabowo, Ganjar, Anies, dan Cak Imin untuk Daftar Pilpres 2024

Anies mengatakan, pembuatan SKCK cukup singkat dan hanya perlu proses verifikasi dari data yang telah diinput sebelumnya.

Namun, SKCK belum bisa dia dapatkan karena harus mendapatkan pengesahan langsung dari Komjen Suntana selaku Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri.

"Tapi karena proses penandatanganan jadi prosesnya diperikrakan selesai besok. Jadi 24 jam selesai ditandatangani langsung oleh Kabaintelkam, jadi saya menunggu insya Allah besok selesai," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com