Salin Artikel

Urus SKCK Sendiri, Anies: Buat Melamar Kerja...

Aktivitas itu juga dia unggah dalam akun sosial media Instagram @aniesbaswedan dengan beberapa foto dan keterangan mengurus SKCK.

Di akun medsosnya, Anies mengatakan mengurus SKCK untuk melamar kerja yang tak lain sebagai salah satu syarat untuk pendaftaran calon presiden dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Mengurus SKCK buat melamar kerja. Terima kasih buat para petugas yang telah membantu di loket pelayanan masyarakat Baintelkam Polri di Cilandak. Semoga ikhtiar kita dilancarkan. Bantu aminkan ya," kata Anies dalam akun Instagram-nya.

Ia datang ke Gedung Tripatra Baintelkam Polri menggunakan sepeda motor dibonceng oleh salah seorang stafnya.

"Pekan lalu masukin data online-nya, tapi tadi kemudian dimasukin data lain. Karena dilakukan untuk capres-cawapres di Mabes Polri, saya datang ke sini tadi naik motor karena memang rumah saya hanya berapa, paling 5-10 menit di sini," ujar Anies dikutip Kompas TV, Senin.

"Dan saya baru tahu ternyata kantor itu pindah ke TB Simatupang, semula saya kira datang ke Mabes. Rupanya pindah sementara ke sini," sambung dia.

Anies mengatakan, pembuatan SKCK cukup singkat dan hanya perlu proses verifikasi dari data yang telah diinput sebelumnya.

Namun, SKCK belum bisa dia dapatkan karena harus mendapatkan pengesahan langsung dari Komjen Suntana selaku Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri.

"Tapi karena proses penandatanganan jadi prosesnya diperikrakan selesai besok. Jadi 24 jam selesai ditandatangani langsung oleh Kabaintelkam, jadi saya menunggu insya Allah besok selesai," ucap dia.

https://nasional.kompas.com/read/2023/09/25/15533331/urus-skck-sendiri-anies-buat-melamar-kerja

Terkini Lainnya

Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Watimpres, Masak Ada Dua?

Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Watimpres, Masak Ada Dua?

Nasional
LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

Nasional
PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

Nasional
Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Petahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Petahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Nasional
Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Nasional
Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Nasional
Soal Pernyataan 'Jangan Mengganggu', Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Soal Pernyataan "Jangan Mengganggu", Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Nasional
BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Nasional
Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Nasional
Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Nasional
Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Nasional
JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke