Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mantan Dirut Pertamina Tersangka KPK, Erick Thohir Singgung soal Bersih-bersih BUMN

Kompas.com - 20/09/2023, 12:11 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir merespons soal ditetapkannya mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Karen Agustiawan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Diketahui, Karen Agustiawan menjadi tersangka dalam kasus pengadaan gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) di PT Pertamina periode 2011-2021.

"Saya tentu tidak mau mendiskreditkan siapa pun. Tetapi sejak awal saya bilang, bahwa ketika saya dipercaya, diberi amanah sebagai pembantu beliau (Presiden) untuk mentransformasi BUMN harus ada program bersih-bersih BUMN," ujar Erick Thohir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (20/9/2023).

"Program ini bukan hanya secara karakter dengan transformasi akhlak tetapi juga good corporate governance," katanya lagi.

Baca juga: Karen Agustiawan dan Dahlan Iskan Saling Serang Terkait Kasus Dugaan Korupsi LNG

Menurut Erick, dirinya melihat banyak sekali yang terjadi sebelum menjabat sebagai Menteri BUMN.

Oleh karena itu, ia menilai perbaikan di perusahaan negara itu harus terus berlangsung.

Erick Thohir kemudian menjamin saat dirinya memimpin Kementerian BUMN akan menjaga transparansi.

"Saya jamin di zaman saya ini, benar-benar, saya ini saya berusaha menjaga struktur sistem transparan dan baik seperti yang saya lakukan di sepak bola," ujarnya menegaskan.

"Ini kan uang rakyat, makanya saya pastikan BUMN tidak berbisnis dengan rakyat. Tapi mendukung yang namanya pertumbuhan ekonomi harus lima persen," kata pria yang juga menjabat Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) itu.

Baca juga: KPK Tetapkan Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Jadi Tersangka Kasus Korupsi LNG

Erick lantas mengatakan, BUMN juga hadir untuk membantu ekosistem dengan berbagai pihak untuk melindungi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Sebagai contoh, meminta PT Telkom sebagai agregator perlindungan UMKM.

"Kemarin ada isu-isu e-commerce, BUMN mengambil posisi kita bangun infrastruktur melalui Telkom. Tapi Telkomsel-nya saya tuntut jadi agregator perlindungan kepada UMKM," ujar Erick.

"Karena ekonomi digital kita yang tembus Rp 4.500 Triliun, kita hanya jadi market saja," katanya lagi.

Diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan mantan Dirut PT Pertamina Karen Agustiawan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair di PT Pertamina tahun 2011-2021.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, kasus dugaan korupsi ini bermula pada tahun 2012. Saat itu, PT Pertamina (Persero) memiliki rencana untuk mengadakan LNG sebagai alternatif mengatasi terjadinya defisit gas di Indonesia.

Baca juga: Profil Karen Agustiawan, Eks Dirut Pertamina yang Kembali Terjerat Korupsi

Halaman:


Terkini Lainnya

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com