Jokowi Pegang Data Intelijen Parpol Dinilai Bentuk Nyata "Cawe-cawe"

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memiliki data intelijen soal kondisi internal dan agenda partai politik (parpol) dinilai menjadi bentuk nyata campur tangan atau cawe-cawe, menjelang pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

"Pernyataan Jokowi itu adalah bukti bahwa dia cawe-cawe dan melakukan penyalahgunaan kekuasaan," kata pakar hukum tata negara Feri Amsari, saat dihubungi pada Senin (18/9/2023).

Sikap Jokowi yang membeberkan memiliki data intelijen juga dianggap tidak patut dan memperlihatkan watak seorang pemimpin yang berlebihan dalam menggunakan kekuasaannya demi memastikan agenda politiknya tetap berjalan.

"Bagi saya Jokowi telah menggunakan kekuasaannya berlebihan dengan mengungkap data intelijen, padahal itu harusnya tak perlu diungkap ke publik," ujar Feri.

Baca juga: Jokowi Dapat Data Intelijen Soal Gerakan Parpol, PKS: Presiden Senang Menghibur Kita

Feri juga menyinggung kisah Presiden ke-37 Amerika Serikat, Richard Milhous Nixon, yang memutuskan mengundurkan diri dan nyaris dimakzulkan karena diduga berada di balik operasi klandestin dan penyadapan terhadap Partai Demokrat AS, pada 1972 sampai 1974.

Skandal itu terbongkar saat sejumlah orang yang membobol kantor Komite Nasional Partai Demokrat AS tertangkap. Saat itu mereka melakukan operasi klandestin dan penyadapan terhadap kantor tersebut dengan tujuan memenangkan Nixon yang berasal dari Partai Republik dalam Pilpres AS pada 1972.

Ketika itu, Nixon dan sejumlah orang dekatnya diduga sengaja mengerahkan agen Dinas Intelijen Pusat AS (CIA), Biro Penyelidikan Federal (FBI), sampai Direktorat Jenderal Pajak (IRS) sebagai senjata politiknya melawan pesaingnya, George Stanley McGovern, dari Partai Demokrat AS.

Para aparat itu disebut memasok informasi kepada Komite Pemilihan Kembali Petahana (CREEP) dari Partai Republik yang menjadi tim pemenangan Nixon.

Baca juga: Demokrat Sayangkan Jokowi Umbar-umbar Pegang Data Intelijen soal Arah Koalisi

Saat skandal itu terungkap, Nixon dan orang-orang dekatnya berusaha menutupi. Namun, berbagai fakta yang diungkap melalui media massa justru membuat posisi Nixon semakin terpojok dan nyaris dimakzulkan.

Alhasil Nixon memilih mengundurkan diri dari jabatannya pada 9 Agustus 1974. Dia kemudian digantikan oleh wakilnya, Gerald Ford, dan diampuni kesalahannya. Nixon tercatat sebagai satu-satunya presiden AS yang mengundurkan diri.

"Bagi saya ini sudah mirip peristiwa Richard Nixon yang memeriksa pergerakan lawannya," ucap Feri.

Baca juga: Jokowi Pegang Data Intelijen soal Parpol, Gerindra Yakin Tak Disalahgunakan

Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi menyatakan mengetahui arah agenda politik dari setiap parpol menjelang Pemilu dan Pilpres 2024.

Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat membuka Rapat Kerja Nasional Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi di Hotel Salak, Bogor, Sabtu (16/9/2023) pekan lalu.

"Saya tahu dalamnya partai seperti apa saya tahu, partai-partai seperti apa saya tahu. Ingin mereka menuju ke mana juga saya ngerti," kata Jokowi.

Jokowi tidak membeberkan informasi apa yang ia ketahui dari partai-partai politik itu.