Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Gabung KIM, Ganjar: Semua Partai Boleh Menentukan

Kompas.com - 18/09/2023, 23:54 WIB
Fika Nurul Ulya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

DEPOK, KOMPAS.com - Bakal calon presiden yang diusung PDI Perjuangan (PDI-P), Ganjar Pranowo tak mau ambil pusing soal keputusan Partai Demokrat berlabuh bersama Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengusung Prabowo Subianto.

Ia menyatakan, setiap partai boleh menentukan pilihannya.

Hal ini disampaikannya usai kuliah kebangsaan dengan tema 'Hendak ke Mana Indonesia Kita' di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UI, Depok, Senin (18/9/2023).

"Ya semua partai boleh menentukan (pilihannya)," kata Ganjar singkat, Senin.

Ia pun tidak berkomentar lebih jauh mengenai hal itu. Begitu pun saat ditanya siapa yang akan dipilihnya menjadi pendamping di Pilpres 2024, Ridwan Kamil atau Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD.

Baca juga: Di Hadapan Mahasiswa, Ganjar: Jangan Tergesa-gesa Memilih, Pastikan Dulu Yakin dengan Saya

Ia menyatakan, nama bakal calon wakil presiden (bacawapres) pendampingnya masih terus digodok oleh koalisi.

"Ya masih digodok, sabar," ungkap Ganjar.

Sebelumnya diberitakan, PDI-P mengaku terbuka jika Partai Demokrat ingin bergabung bersama koalisi untuk mendukung Ganjar, usai meninggalkan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

Diketahui, Demokrat sebelumnya tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) bersama PKS dan Partai Nasdem.

Baca juga: Soal TKA China di Jateng, Ganjar: Ya Sudah Kita Usir, tetapi Kamu Bisa Gantikan Enggak?

Namun, KPP akhirnya memilih Ketum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres, saat Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pun kekeh ingin menjadi cawapres pendamping Anies.

Kala itu, Demokrat mengaku terbuka dengan semua kemungkinan, termasuk peluang berkoalisi dengan PDI-P atau Gerindra.

Namun belakangan, mereka akhirnya merapat ke Koalisi Indonesia Maju mengusung Prabowo Subianto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com