Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY "Melukis" Langkah Demokrat: Kecewa Nasdem dan Anies, Kini Dukung Prabowo

Kompas.com - 18/09/2023, 17:02 WIB
Tatang Guritno,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Beberapa waktu belakangan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) enggan menunjukan perannya dalam politik praktis di internal Partai Demokrat.

Ditemui di Madiun, Jawa Tengah, 1 Februari 2023, SBY enggan menjawab pertanyaan awak media soal konstelasi politik Tanah Air. Ia mengaku saat ini lebih menikmati waktu sebagai seorang pelukis.

“Nanti saja. Saya pelukis saja,” ucap dia.

Bahkan, saat menerima kunjungan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar di kediamannya, Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, 3 Mei 2023, SBY menyatakan telah menyerahkan urusan politik sehari-hari pada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Beliau (SBY) memang sudah menyampaikan,’Cak Imin, saya ini sekarang seorang pelukis, karena itu untuk hal-hal yang bersifat day today politics itu saya tidak langsung ikut campur, sekarang ada ketumnya, Mas AHY,’” cerita Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng.

Baca juga: Demokrat: AHY Pamit ke Puan Sebelum Dukung Prabowo, Minta Maaf Tak Bisa Bersama

Namun, SBY kembali menunjukkan peran menentukan langkah Partai Demokrat setelah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan melakukan pertemuan dengan Muhaimin dan sepakat untuk mengangkatnya sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres) KPP.

Dalam konferensi pers di Puri Cikeas, 1 September 2023, SBY menyebut langkah Paloh dan Anies tidak etis.

“Saya mengerti politik itu memang penuh strategi, taktik, siasat, caranya banyak. Tapi saya tidak menyangka tindakan itu sejauh ini. Menurut saya melebihi batas kepatutan, etika, moral, kasar,” tutur dia.

Setelah pernyataan SBY itu, Majelis Tinggi Partai Demokrat memutuskan pihaknya angkat kaki dari KPP yang dibentuknya bersama Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Baca juga: PDI-P Tunggu Demokrat Umumkan secara Resmi Dukungan ke Prabowo

Sempat didorong bertemu dengan Megawati

Demokrat lantas bergerak cepat untuk mencari perahu baru setelah melepaskan diri dari KPP. Mulanya, sejumlah elite Demokrat menyatakan kedekatan dengan PDI-P untuk bergabung dengan koalisi partai politik (parpol) pendukung Ganjar Pranowo.

Elite Demokrat pun mendorong pertemuan antara SBY dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Bahkan, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Jansen Sitinadon mengatakan pertemuan itu bisa menjadi rekonsiliasi nasional.

Tapi, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengungkapkan pertemuan hanya bisa berlangsung jika Demokrat sudah menyatakan dukungan pada Ganjar.

Sementara, Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan mengaku pihaknya enggan bergabung dengan koalisi yang memberikan banyak syarat.

Bagi dia, seharusnya Megawati dan SBY bertemu lebih dulu sebelum Demokrat memutuskan bergabung dengan koalisi pengusung mantan Gubernur Jawa Tengah itu.

“Kami menganggap bahwa dukungan dan pertemuan itu suatu hal yang berbeda gitu,” ucap Syarief pada Kompas.com, Jumat (15/9/2023).

Bertemu Prabowo dan beri dukungan

Ditemani AHY, SBY tiba-tiba mendatangi kediaman Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (17/9/2023).

Selain Prabowo, SBY juga disambut oleh enam ketua umum parpol lain seperti Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra.

Kemudian, Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta, Ketua Umum Prima Agus Jabo, Ketua Umum PSI Giring Ganesha, serta Ketua Umum Garuda Ahmad Ridha Sabana.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya menyampaikan dalam pertemuan itu AHY telah menyatakan Demokrat memberi dukungan pada Prabowo sebagai bacapres di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Baca juga: Alasan Demokrat Pilih Dukung Prabowo di Pilpres 2024...

“Ketua Umum Partai Demokrat menyampaikan hasil keputusan MTP (Majelis Tinggi Partai) Demokrat yang menyatakan Partai Demokrat mendukung Pak Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pilpres 2024,” kata Riefky dalam keterangannya.

Di sisi lain, melalui akun Instagram-nya, Airlangga menyampaikan kepuasannya karena Demokrat telah bergabung dengan KIM.

Kompas.com sudah mendapatkan izin dari Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurul Arifin untuk mengutip caption dari Instagram Airlangga.

Baca juga: Demokrat Disebut Tak Gabung Koalisi Ganjar, Konflik SBY-Megawati Jadi Sebab?

“Alhamdulilah hari ini Partai Demokrat secara resmi bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Insya Allah bersama-sama kita menangkan Pilpres 2024 mendatang, membawa Indonesia lebih maju, adil, berkah, dan makmur,” tulis dia.

Kemudian, Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menyatakan SBY siap ikut membantu pemenangan Prabowo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Pak SBY sendiri menyatakan akan ikut turun gunung untuk mau memperjuangkan Pak Prabowo menjadi Presiden,” sebut Viva.

Sampaikan sikap resmi Kamis

Meski begitu, Riefky menekankan bahwa keputusan resmi Demokrat bakal disampaikan pada forum yang berbeda.

AHY, lanjut dia, bakal mendeklarasikan dukungan Demokrat pada Prabowo saat menggelar rapat pimpinan nasional (rapimnas) pekan ini.

“Deklarasi resmi untuk keputusan ini akan disampaikan AHY dalam Rapimnas Partai Demokrat, Kamis, 21 September 2023,” ungkap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Nasional
Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Nasional
KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

Nasional
Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Nasional
KPK Gelar 'Roadshow' Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

KPK Gelar "Roadshow" Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

Nasional
Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang 'Insya Allah' Gabung Golkar, Mekeng: 'Nothing Special'

Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang "Insya Allah" Gabung Golkar, Mekeng: "Nothing Special"

Nasional
PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

Nasional
Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

Nasional
Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

Nasional
Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

Nasional
Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

Nasional
Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

Nasional
DKPP Didesak Pecat Ketua KPU dengan Tidak Hormat

DKPP Didesak Pecat Ketua KPU dengan Tidak Hormat

Nasional
JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com