Salin Artikel

Survei Litbang "Kompas": 5 Bulan Jelang Pemilu, Pemilih yang Bimbang Tentukan Capres Makin Besar

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Litbang Kompas mengungkapkan temuan mengenai angka pemilih yang belum menyatakan pilihannya terkait Capres 2024.

Hasil survei menunjukkan, jumlah pemilih yang belum menyatakan pilihannya pada Agustus 2023 meningkat dibandingkan dengan hasil survei pada Mei 2023 lalu.

Pada Mei 2023, 24,7 persen responden Litbang Kompas masih belum menentukan capres pilihannya, sedangkan 75,3 persen lainnya sudah memilih.

Pada Agustus 2023, atau 6 bulan menjelang Pemilu 2024, jumlah pemilih yang masih bimbang terkait capres pilihannya justru meningkat.

"Dalam survei bulan Agustus, masih ada 27,9 persen responden yang belum menyatakan pilihan. Berbeda dengan kecenderungan untuk pilihan partai, angka undecided voters untuk pilihan presiden malah membesar," demikian tertulis dalam Litbang Kompas, seperti dikutip, Senin (18/9/2023).

Menurut Litbang Kompas, fenomena ini tak dapat dilepaskan dari dinamika proses pencalonan presiden dan wakil presiden.

Sejauh ini, ada 3 nama bakal capres yang kelihatannya akan maju di Pilpres 2024. Mereka adalah Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo.

Dari ketiga nama di atas, baru Anies saja yang sudah menunjuk bakal cawapresnya. Pada 2 September 2023, pasangan Anies-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dideklarasikan.

Sementara, dua bakal capres lain seperti Ganjar dan Prabowo masih belum menentukan siapa cawapresnya masing-masing.

Litbang Kompas menjelaskan, atas situasi tersebut, maka segala dinamika masih sangat mungkin terjadi.

"Apalagi bongkar pasang bukan hanya terjadi untuk posisi capres dan cawapres, melainkan juga masih besar kemungkinannya untuk koalisi-koalisi parpol yang sudah terbentuk," tulis Litbang Kompas.

Litbang Kompas menilai, kenaikan undecided voters capres menggambarkan bahwa publik masih wait and see terkait pilihannya di Pilpres 2024.

"Publik tak ingin segera mengambil keputusan siapa presiden yang akan mereka pilih pada pemilu nanti," imbuhnya.

Adapun survei Litbang Kompas ini dilakukan secara tatap muka pada 27 Juli-7 Agustus 2023.

Litbang Kompas mewawancarai 1.364 responden di 38 provinsi di Indonesia, dengan margin of error +/- 2,65 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Perlu dicatat, survei ini dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas.

https://nasional.kompas.com/read/2023/09/18/08372261/survei-litbang-kompas-5-bulan-jelang-pemilu-pemilih-yang-bimbang-tentukan

Terkini Lainnya

Jokowi Resmikan Sistem Pengelolaan Air di Riau Senilai Rp 902 Miliar

Jokowi Resmikan Sistem Pengelolaan Air di Riau Senilai Rp 902 Miliar

Nasional
Megawati Didampingi Ganjar dan Mahfud Kunjungi Rumah Pengasingan Bung Karno di Ende

Megawati Didampingi Ganjar dan Mahfud Kunjungi Rumah Pengasingan Bung Karno di Ende

Nasional
Jelang Idul Adha, Dompet Dhuafa Terjunkan Tim QC THK untuk Lakukan Pemeriksaan Kualitas dan Kelayakan Hewan Ternak

Jelang Idul Adha, Dompet Dhuafa Terjunkan Tim QC THK untuk Lakukan Pemeriksaan Kualitas dan Kelayakan Hewan Ternak

Nasional
Buronan Thailand yang Ditangkap di Bali Pakai Nama Samaran Sulaiman

Buronan Thailand yang Ditangkap di Bali Pakai Nama Samaran Sulaiman

Nasional
Pansel Bakal Cari 10 Nama Capim KPK untuk Diserahkan ke Jokowi

Pansel Bakal Cari 10 Nama Capim KPK untuk Diserahkan ke Jokowi

Nasional
Kritik Putusan MA, PDI-P: Harusnya Jadi Produk DPR, bukan Yudikatif

Kritik Putusan MA, PDI-P: Harusnya Jadi Produk DPR, bukan Yudikatif

Nasional
Projo Beri Sinyal Jokowi Pimpin Partai yang Sudah Eksis Saat Ini

Projo Beri Sinyal Jokowi Pimpin Partai yang Sudah Eksis Saat Ini

Nasional
Projo Minta PDI-P Tidak Setengah Hati Jadi Oposisi

Projo Minta PDI-P Tidak Setengah Hati Jadi Oposisi

Nasional
Tuding PDI-P Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo, Projo: Taktik Belah Bambu

Tuding PDI-P Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo, Projo: Taktik Belah Bambu

Nasional
Projo Ungkap Isi Pembicaraan dengan Jokowi soal Langkah Politik Kaesang di Pilkada

Projo Ungkap Isi Pembicaraan dengan Jokowi soal Langkah Politik Kaesang di Pilkada

Nasional
Ada 'Backlog' Pemilikan Rumah, Jadi Alasan Pemerintah Wajibkan Pegawai Swasta Ikut Tapera

Ada "Backlog" Pemilikan Rumah, Jadi Alasan Pemerintah Wajibkan Pegawai Swasta Ikut Tapera

Nasional
Jaga Keanekaragaman Hayati, Pertamina Ajak Delegasi ASCOPE ke Konservasi Penyu untuk Lepas Tukik

Jaga Keanekaragaman Hayati, Pertamina Ajak Delegasi ASCOPE ke Konservasi Penyu untuk Lepas Tukik

Nasional
Projo Mengaku Belum Komunikasi dengan Kaesang Soal Pilkada

Projo Mengaku Belum Komunikasi dengan Kaesang Soal Pilkada

Nasional
Ridwan Kamil Klaim Pasti Maju Pilkada, Kepastiannya Juli

Ridwan Kamil Klaim Pasti Maju Pilkada, Kepastiannya Juli

Nasional
KPK Sita Innova Venturer Milik Anak SYL Terkait Kasus TPPU

KPK Sita Innova Venturer Milik Anak SYL Terkait Kasus TPPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke