Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jubir Anies: Kalau Hanya Lanjutkan yang Kemarin, Apa Gunanya Pemilu?

Kompas.com - 16/09/2023, 12:55 WIB
Vitorio Mantalean,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Anies Baswedan, Sudirman Said menegaskan bahwa pergantian kepemimpinan harus disertai dengan perbaikan program pemerintah.

Ia mengkritik pihak-pihak yang ingin maju sebagai suksesor tetapi hanya menggaungkan narasi keberlanjutan total dari pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Bapak Joko Widodo akan selesai pada waktunya Oktober tahun depan. Karena itu siapa pun yang hadir harus menyajikan perbaikan. Harus," ucap Sudirman dalam jumpa pers di Rumah Koalisi Perubahan, Jakarta Selatan, Sabtu (16/9/2023).

"Kalau hanya menyampaikan 'Saya meneruskan yang kemarin', apa gunanya pemilu? Pemilu adalah kesempatan terbaik untuk menghadirkan kebaruan. Energinya baru, pikirannya baru, programnya baru, tapi dengan tetap menghargai apa yang presiden capai sebagai bangsa selama ini," kata dia.

Baca juga: PKS Resmi Usung Anies-Muhaimin, Nyatakan Tak Ada Perbedaan Pendapat di Akar Rumput

Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa pembaruan merupakan suatu kebutuhan yang "bukan karena ingin melawan yang sekarang".

Ia mengatakan, Koalisi Perubahan memandang bahwa suksesi kepemimpinan merupakan soal change and continuity (perubahan dan keberlanjutan).

Dalam menyusun rencana program kerja, Anies disebut membuat matriks 4 kategori, yaitu kebijakan yang baik dan dapat dilanjutkan, kebijakan yang perlu dikoreksi, kebijakan yang perlu dibatalkan, dan kebijakan yang betul-betul tawaran baru.

"Tidak ada pikiran sama sekali untuk membubarkan apa yang sudah dicapai, tapi juga tidak pas kalau kita hanya mengatakan meneruskan apa yang ada," ucap Sudirman.

Narasi keberlanjutan total dari program Presiden Jokowi ini menjadi langgam narasi yang digaungkan kubu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, dua sosok yang digadang-gadang akan maju pada Pilpres 2024 dan menjadi kompetitor Anies.

Baca juga: 7 Poin Hasil Musyawarah Majelis Syuro PKS, Salah Satunya Dukung Anies-Cak Imin

Ganjar, misalnya, dalam perayaan puncak Bulan Bung Karno di Stadion Utama Gelora Bung Karno mengaku akan melanjutkan program mercusuar Jokowi seperti pemindahan ibu kota negara dan kebijakan hilirisasi.

Narasi keberlanjutan itu ia dengungkan di hadapan kader dam simpatisan PDI-P guna mengajak mereka memenangkan partai politik besutan Megawati Soekarnoputri itu untuk kali ketiga secara berturut-turut.

Sementara itu, Prabowo lebih terang-terangan untuk menjadi versi lanjutan Jokowi.

Bukan hanya soal program, ia bahkan menyebut koalisi yang ia bentuk bersama Partai Golkar, PAN, PBB, dan Gelora sebagai "tim Jokowi".

Menteri Pertahanan itu juga menamai koalisi tersebut Koalisi Indonesia Maju, persis dengan nama kabinet periode kedua kepemimpinan Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com